Sosial

Minim Pengawas, Tenaga Kerja Asing di Aceh Tidak Terpantau

Minim Pengawas, Tenaga Kerja Asing di Aceh Tidak Terpantau

ACEHTERKINI.COM | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi (Disnakermobduk) Aceh saat ini baru menerima laporan jumlah tenaga kerja Asing hanya dari 12 kabupaten kota.

“Jumlahnya ada sekitar 178 orang tenaga asing yang tersebar di 12 kabupaten kota itu, 75 orang masih aktif,” kata Kepala Bidang Pengawasan Disnakermobduk Aceh, Putut Ranggono dalam diskusi Optimalisasi Pengawasan Pekerja Asing di Aceh yang digagas LSM IdeAS, di 3in1 cafe, Selasa (27/9/2016).

Ia menjelaskan pengawasan tenaga kerja asing di Aceh saat ini tidak terpantau secara optimal. Alasannya Pemerintah Provinsi hanya menerima laporan dari kabupaten kota. Pengawasan tenaga kerja asing di daerah merupakan wewenang kabupaten kota.

“Dari 23 kabupaten kota di Aceh, hanya 12 daerah yang melaporkan. Pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan orang asing itu menjadi wewenangnya kabupaten kota, kita dari provinsi sangat sulit untuk masuk,” kata Putut.

Ia mencontohkan di Aceh Besar, jumlah tenaga kerja asing itu tercatat ada 69 orang. Sedangkan di Aceh Singkil hanya dilaporkan satu orang. “Bahkan di Nagan Raya tidak ada dalam laporan, padahal baru-baru ini ada yang sudah dideportasi dari Nagan Raya, saya yakin jumlah yang dilaporkan itu lebih,” kata Putut Ranggono.

Dalam paparannya, Putut menyampaikan jumlah pengawas di Aceh saat ini ada 25 orang yang hanya tersebar di 15 kabupaten kota. Sedangkan jumlah perusahaan sebagaimana laporan dari BPJS ketenagakerjaan tercatat ada 8000 lebih.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengawasan ketenagakerjaan akan diperkuat kembali. “Artinya semua pengawas yang ada di kabupaten kota akan menjadi tanggungjawab provinsi, ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017,” demikian Putut Ranggono. [Firman]

To Top