Sosial

Masalah Leuser dan Izin Panas Bumi, DPD Kritik Kinerja Gubernur Aceh

ACEHTERKINI.COM | Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mendapat kritikan yang keras dari Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI, Fachrul Razi terkait tidak adanya nomenklatur Kawasan Leuser dalam Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dan persoalan izin panas bumi untuk PT. Hitay Panas Energi di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Saya sudah sampaikan jika Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tidak masuk dalam RTRW Aceh akan banyak masalah baru, ini juga merupakan amanah dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), maka KEL harus diakomodir dalam RTRW Aceh,” tulis Fachrul Razi dalam keterangannya, Aleuhat (11/9/2016).

Masalah Leuser dan Izin Panas Bumi, DPD Kritik Kinerja Gubernur Aceh
Wakil Komite I DPD RI, Fachrul Razi

Ia menjelaskan dalam pasal 150 ayat 1 UU PA menyatakan dengan tegas “Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatn secara lestari”.

Kemudian dipertegas lagi dalam ayat 2 “Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser sebagaimana di maksud dalam ayat 1”.

Karena tidak masuknya KEL dalam Qanun RTRW Aceh itu, Fachrul Razi menduga Gubernur Aceh, Zaini Abdullah telah secara sepihak mengeluarkan izin melakukan eksplorasi tenaga panas bumi kepada PT. Hitay Panas Energi (HPE) di zona inti TNGL untuk menjadi zona pemanfaatan.

“Masalah izin itu telah menujukkan sikap Gubernur Aceh yang mengabaikan UU PA, ini adalah keliru jika gubernur melanggar sebuah keputusan,” tegas Fachrul Razi.

“Saya sudah curiga bahwa akan terjadi lahirnya perizinan kedepan seperti ini kalau memang pertanyaan besarnya mengapa KEL tidak masuk RTRW, jelas ada kepentingan ekonomi politik disini dan tentunya ada kepentingan korporat yang bermain sehingga KEL tidak masuk dalam pembahasan,” keluh Fachrul Razi.

“Apakah tujuannya untuk logistik Pilkada 2017? Saya mempertanyakan masalah Ini atau Gubernur Aceh telah dikelabui oleh orang-orang sekitarnya sehingga menandatangani izin eksplorasi. Jika itu benar terjadi kasihan Doto Zaini,” sesal anggota DPD RI ini.

Fachrul Razi sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi masalah Pertanahan dan Tata Ruang, berjanji membahas masalah KEL secara khusus dengan Kementrian Agraria, Kementrian KLH dan Kemendagri untuk mencari jalan keluar terhadap nasib KEL.

“Jangan biarkan qanun lemah begitu saja, sehingga dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memuluskan kepentingannya. Ssolusi harus ada dan pembangunan antar kawasan harus dilanjutkan tanpa merusak lingkungan apalagi melangar undang undang yang selama ini dianggap sebagai salah satu landasan kuat lahirnya Pemerintahan Aceh pasca perdamaian,” demikian Fachrul Razi. [Red]

To Top