Sosial

KNPI Abdya Desak Pemerintah Aceh Segera Lantik Komisioner KKR

ACEHTERKINI.COM | Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh segera melantik Komisioner Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KNPI Abdya Idris SHI, melalui rilis yang diterima media ini, Aleuhat (4/9/2016). Menurutnya, DPRA dan Gubernur Aceh agar segera melantik dan mengambil sumpah anggota Komisioner KKR Aceh yang telah ditetapkan dan dipilih oleh Komisi I DPRA.

KNPI Abdya Desak Pemerintah Aceh Segera Lantik Komisioner KKR
Ketua KNPI Abdya, Idris

Ketujuh komisioner yang lulus tersebut diantaranya, Fajran Zain, Afridal Darmi, Muhammad MTA , Masthur Yahya SH MHum, Fuadi SHi MH, Evi Narti Zain SE dan Ainal Mardhiah STP.

Surat pengumuman penetapan komisioner KKR Aceh tersebut, berdasarkan berita acara dari Komisi I DPRA dengan Nomor : 0168/ BA/ KOM- I/ DPRA / 2016 yang ditandatangani Ketua, Wakil Ketua , Sekretaris dan seluruh anggota Komisi I DPRA.

Hal ini, menurut Idris, sangat penting untuk segera dilantik, sehingga teman-teman yang telah ditetapkan tersebut bisa segera bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKR yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Perlu kita ketahui bersama bahwa KKR Aceh adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau saat konflik terjadi di bumi Aceh,” sebutnya.

Sehingga, lanjut Idris, dengan adanya KKR Aceh itu, para keluarga korban dan masyarakat Aceh pada umumnya mendapat keadilan hukum akibat perbuatan pelanggaran HAM dan merusak tatanan kehidupan masyarakat Aceh pada masa itu.

Maka dari itu, KNPI Abdya mendesak pihak DPRA dan Gubernur untuk sesegera mungkin melantik mereka, sehingga yang diamanahkan oleh Undang-Undang terlaksana secara baik dan bertanggungjawab.

“Kita sangat berharap, permintaan ini segara ditanggapi oleh DPRA dan Gubernur, karena selama ini banyak persoalan di Aceh pada masa konflik tidak terungkap hingga saat ini,” demikian tutur Idris. (RiZal)

To Top