Hukum

Keuchik diberhentikan, YARA Somasi Bupati Abdya

Keuchik diberhentikan, YARA Somasi Bupati Abdya

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) dengan tegas meminta kepada Bupati Abdya agar segera mengembalikan jabatan Kepala Desa (Keuchik) Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan dengan sepenuhnya kepada Syarkani yang sebelumnya diberhentikan sementara oleh bupati setempat.

“Kami telah mengirim somasi kepada Bupati Abdya bahwa kami dengan tegas meminta agar jabatan keuchik dapat dikembalikan kepada Syarkani,” kata Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH dlam keterangannya, Kamis (29/9/2016).

Pemberhentian Syarkani itu tertuang dalam Keputusan Bupati Abdya Nomor  397 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Keuchik Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Abdya, tertanggal 19 Juli 2016.

Dimana, menurut Miswar, bupati telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan bupati juga telah melakukan perbuatan semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan. “Apa lagi dalam surat pemberhentian itu, tidak tertara kesalahan kechik dimaksud,” tuturnya.

Mengenai hal itu, lanjut Miswar, Bupati Abdya telah  melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40 Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau, diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut 14 / 71 selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Pasal 41 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

“Dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang masalah alasan pemberhentian keuchik ini dengan sementara,” sebutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tambah Miswar, YARA ditunjuk selaku Kuasa Hukum pada tertanggal 27 September 2016 oleh Syarkani.

“Kami mengirimkan Surat Somasi ini agar Bupati Abdya dapat segera mengembalikan jabatan Keuchik dengan sepenuhnya kepada klien kami tersebut sampai batas waktu 5 (lima) hari saat Somasi ini kami berikan.

Apabila dalam batas waktu toleransi yang telah kami berikan tersebut Bupati tidak mengindahkan/ melaksanakan Somasi/ teguran hukum ini, maka kami akan melaksanakan tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,” demikian Miswar. (Rizal)

To Top