Hukum

YARA Gugat Pasal 4 Qanun Bendera dan Lambang Aceh

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggugat Pasal 4 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor  Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Ketua YARA, Safaruddin mengatakan, permohonan judicial review terkait Pasal 4 dan Pasal 17 itu sudah disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (30/8/2016).

YARA mengajukan judicial review terhadap Pasal 4 ayat (1 – 7) dan Pasal 17 ayat (1 – 4) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.

YARA Gugat Pasal 4 Qanun Bendera dan Lambang Aceh
Safaruddin, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

“Termohonnya adalah Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kita gugat karena Qanun Bendera dan Lambang Aceh itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah,” kata Safaruddin.

Menurut YARA, Gubernur dan DPRA telah mengabaikan mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan agar bendera dan lambang Aceh itu sesuai dengan berbagai entitas budaya, keberagaman daerah dan keislaman. Apalagi mayoritas masyarakat Aceh menolak keberadaan qanun tersebut.

YARA Gugat Pasal 4 Qanun Bendera dan Lambang Aceh

“Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla juga minta agar materi qanun itu diubah, namun oleh Pemerintah Aceh juga tidak bersedia mengubahnya,” ujar Safaruddin.

Polemik qanun ini, kata Safaruddin terletak pada model Bendera dan Lambang yang di anggap oleh pemerintah pusat sebagai simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) . “Polemik qanun ini akan dapat membahayakan situasi perdamaian Aceh,” tambah Safaruddin.

Jika judicial review ini dikabulkan, YARA memohon agar Bendera Aceh diganti dengan warna dasar hijau bergambar bulan sabit bintang dan pedang Aceh sedangkan untuk Lambang Aceh dapat diganti dengan Burung Merpati; Timbangan; Pintu Aceh; Al Qur’an; Rencong; Padi dan Kapas. [Edi]

To Top