Hukum

Terkait Ganti Rugi Lahan, YARA Gugat Pemkab Abdya

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya), telah melayangkan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya, karena diduga telah salah melakukan ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan pasar modern di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie.

Melaui rilis yang dikirimkan, Selasa (2/8/2016), Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH mengemukakan, gugatan terhadap Pemkab Abdya tersebut telah diterima Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan dengan nomor perkara REG. NO.6/PDT.G/2016/PN.Ttn tanggal 2 Agustus 2016.

Dalam isi gugatan itu, YARA menyatakan kalau Pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abdya, Panitia pembebasan lahan lokasi pembangunan pasar modern, Camat Blangpidie, termasuk Kepala Desa Keude Siblah, diduga telah salah dalam proses ganti rugi lahan.

Terkait Ganti Rugi Lahan, YARA Gugat Pemkab Abdya

Dimana, pada tanggal 20 Juni 2016 lalu, Muazin selaku ahli waris yang sah dari Rismaja, memberi kuasa kepada YARA Perwakilan Abdya, untuk meluruskan sengketa dalam persoalan lahan di lokasi pasar modern.

Dasar kepemilikan tanah tersebut, berasal dari peninggalan almarhum orang tuanya bernama Rismaja, atas pemberian secara hibah oleh orang tuanya, Hajjah Putro, dengan Akta Hibah No. 24/BLP/II/PPAT/1999, tanggal 25 Februari 1999, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yakni Camat Blangpidie.

Sekitar bulan Februari 2016 lalu, lanjut Miswar dalam rilis itu, ahli waris Muazin terkejut, karena diatas  tanah objek perkara bahagian timur,  tanpa seizinnya sebagai pemilik tanah yang sah, telah dilakukan pembebasan oleh Pemkab Abdya, untuk pembangunan akses jalan menuju kompleks pasar modern.
Setelah telusuri, ternyata Pemkab telah melakukan ganti rugi tanah milik Muazin selaku ahli waris yang sah, seluas kurang lebih 147 M², kepada salah seorang ahli waris Aminuddin Abdullah dan Ainuddin, yang bernama Firdaus, dengan alasan hak surat keterangan jual sah, tanggal 29 Juli 2009, dikeluarkan Kepala Desa Keude Siblah, Blangpidie.

Maka dari itu, YARA selaku kuasa hukum penggugat bermohon kepada Ketua PN Tapaktuan atau Majelis Hakim yang ditunjuk, sebelum diberikan putusan akhir agar sudi kiranya memberikan putusan sela dengan memerintahkan Pemkab Abdya untuk menangguhkan pembangunan pasar modern sampai perkara ini telah memeperoleh kekuatan hukum tetap. (Rizal)

To Top