Sosial

Setelah Menggugat Qanun Bendera Aceh, YARA akan Judicial Review UUPA

ACEHTERKINI.COM | Setelah menggugat Qanun Bendera dan Lambang Aceh ke Mahkamah Agung (MA), Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) merencanakan untuk mengajukan judicial review sejumlah pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Sebelum kita lakukan judicial review, kita sudah sampaikan laporan kepada DPR Aceh terkait rencana tersebut, kami berharap DPR Aceh dan Pemerintah Aceh mengambil langkah-langkah untuk menjaga UUPA dan hak konstitusional warga Aceh,” terang Ketua YARA, Safaruddin, Rabu (31/8/2016).

Setelah Menggugat Qanun Bendera Aceh, YARA akan Judicial Review Lagi UUPA
Ilustrasi

Menurut Safaruddin, rencana judicial review itu terhadap pasal-pasal dalam UUPA yang menjadi permintaan warga Aceh adalah Pasal 56 ayat (3) “Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Kemudian Pasal 56 ayat (4) “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur.”

Selanjutnya Pasal 205 ayat (1) “Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.” Pasal 209 ayat (1) “Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.”

Terakhir adalah Pasal 213 ayat (3) “Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

“Pasal – pasal itu akan dilakukan judicial review karena dinilai telah merugikan hak konstitusionalnya warga Aceh,” kata Safaruddin.

Atas rencana ini, YARA berharap DPRA dan Gubernur untuk melakukan kajian kembali terhadap pasal pasal dalam UUPA agar UUPA tidak terikat dengan perspektif historis dalam pembentukan namun tertinggal dalam implementasi secara konstitusional. [Red]

To Top