Hukum

MK Gelar Dua Sidang Putusan Terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh

ACEHTERKINI.COM | Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar dua sidang judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Bab X terkait Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan Darmili melalui kuasa hukumnya Safaruddin dan Bakal Calon Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.

MK Gelar Dua Sidang Putusan Terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh
Ilustrasi

Darmili mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 65 ayat (2) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan nomor registrasi 7/PUU-XIV/2016. Pemohon menginginkan agar Provinsi Aceh yang mempunyai hak istimewa dan khusus juga dapat diberlakukan hal yang sama dengan Provinsi Yogyakarta dalam hal periodesasi masa jabatan kepala daerah.

Sedangkan Abdullah Puteh mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 Ayat (2) huruf G yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi. Nomor registrasi gugatan Abdullah Puteh di MK 51/PUU-XIV/2016.

Dilansir dari laman MK, Senin (22/8/2016), Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terhadap dua sidang judicial review tersebut pada Hari Selasa, 23 Agustus 2016. [Red]

To Top