Sosial

Kewarganegaraan Istri Gubernur Aceh Kembali Disorot

ACEHTERKINI.COM | Belum adanya kejelasan mengenai status kewarganegaraan Istri Gubernur Aceh, Niazah A Hamid kepada publik kembali mendapat soroton, kali ini datang dari Front Revolusioner Muda Aceh (FoRma).

Dalam siaran tertulisnya, FoRma mendesak agar Pemerintah Pusat memberikan sanksi kepada istri gubernur Aceh itu. Koordinator FoRma, Muhammad Iqbal Faraby mengatakan, istri Gubernur Aceh itu masih berstatus Warga  Negara Asing (WNA).

Kewarganegaraan Istri Gubernur Aceh Kembali Disorot
Istri Gubernur Aceh, Niazah A Hamid

“Saat ini istri Gubernur Aceh diduga telah menggunakan fasilitas negara, ia juga sebagai Ketua Tim PKK Aceh dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Aceh yang dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh,” tulis Iqbal Faraby, Jum’at (19/8/2016).

Menurut Iqbal Faraby, istri Gubernur Aceh sudah 4 tahun mendampingi Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam bertugas. “Ia belum mengubah status kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia,” tutup Muhammad Iqbal Faraby seraya mendesak Pemerintah Pusat mengambil sikap yang tegas menindaklanjuti persoalan ini.

Sebelumnya pada tahun 2014 lalu persoalan ini muncul ke publik. Dilansir berbagai sumber, Koordinator MaTA, Alfian mengatakan Warga Negara Asing tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Istri Gubernur Aceh saat itu masih berstatus Warga Negara Swedia.

Kemudian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) pernah menggugat istri Gubernur Aceh Niazah A Hamid ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena statusnya masih tercatat sebagai warga negara asing (Swedia) pada Maret 2014.

Menurutnya, akibat dari tidak beralihnya status kewarganegaraan istri Gubernur Aceh telah menimbulkan ketidakpercayaan investor luar terhadap keamanan dan keberlangsungan MoU Helsinki di Aceh.

Pada 5 Maret 2014, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, Drs. Adhar membenarkan status kewarganegaraan istri Gubernur Aceh yang tercatat masih sebagai Warga Negara Swedia.

“istri Gubernur Aceh atau Niazah A Hamid saat ini mengantongi Kartu Izin Tinggal Kitap (KITAP), Iya betul, beliau statusnya masih Warga Negara Asing,” Katanya.

Banyak alasan pemberian KITAP kepada WNA, salah satunya ikut suami. Tambah Adhar,  KITAP ini berlaku selama lima tahun dan bisa diperpanjang dengan durasi waktu yang sama. Khususnya Niazah masa berakhir KITAP hingga 2017, berbarengan dengan berakhirnya masa jabatan suaminya Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh.

Niazah A. Hamid adalah warga negara Swedia. Wanita kelahiran Pidie, 15 Oktober 1946. Ia beralih kewarganegaraan sejak berangkat ke Swedia menyusul suaminya pada 1983. Ketika Zaini Abdullah kembali menjadi Warga Negara Indonesia setelah perjanjian damai, Niazah tetap berstatus warga negara Swedia.

Meski berstatus warga Swedia, saat ini Niazah Hamid menduduki posisi sebagai Ketua PKK Aceh, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Aceh yang pendanaan berasal dari APBA. Padahal, secara hukum orang asing dilarang menggunakan fasilitas dan keuangan negara.

Menanggapi masalah ini redaksi masih menunggu klarifikasi dari Niazah A Hamid selaku istri Gubernur Aceh. [Red/ lintas gayo/tempo]

To Top