Sosial

DPRK Teken MoU Bantuan Hukum dengan Kejari Abdya

ACEHTERKINI.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), Rabu (31/8/2016) di Ruang Rapat Kantor DPRK setempat.

MoU menyangkut pendampingan dan bantuan hukum itu, diteken Ketua DPRK Zukifli Isa dengan Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH yang turut disaksikan sejumlah anggota DPRK juga didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Darma Mustika SH.

Secara singkat Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH, melalui Kasi Datun Darma Mustika SH, yang dihubungi wartawan, mengatakan, MoU itu bertujuan untuk menangani secara bersama penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi DPRK Abdya, baik dari dalam maupun di luar pengadilan.

DPRK Teken MoU Bantuan Hukum dengan Kejari Abdya
Penandatanganan MoU Bantuan Hukum antara DPRK dan Kejari Abdya, Rabu (31/8/2016)

“Kita akan memberikan pendapat hukum, jika diperlukan, agar pihak DPRK nantinya tidak salah langkah dalam menjalani proses hukum. Dimana, MoU ini bukan kepada personnya akan tetapi lebih kepada lembaga DPRK itu sendiri,” singkat Darma.

Usai acara itu, salah satu anggota DPRK Abdya, Julinardi, mengatakan, penandatanganan MoU tersebut menyangkut pendampingan masalah hukum sesuai dengan tugas DPRK dalam hal pengawasan anggaran dan sejumlah paket kegiatan yang sedang berjalan di Abdya saat ini.

Dicontohkan, seperti Proyek Pembangunan Jembatan Krueng Teukuh di Dusun Drien Leukit, Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, yang baru-baru ini ambruk sedang dalam proses pekerjaan. Meski dianggap musibah karena dihantam arus air, namun DPRK mesti teliti jika proyek tersebut memerlukan penambahan anggaran.

“Artinya, MoU itu memberikan jalan kepada kita agar tidak salah kaprah dalam mengambil tindakan,” katanya.

Kemudian, tambah Julinardi, penandatanganan MoU juga dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Hukum PTUN yang disampaikan Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH didampingi Kasie Datun Darma Mustika SH dengan membuka sesi tanya jawab mengenai tindakan yang berpotensi korupsi.

Sebelumnya, penandatanganan MoU yang sema juga pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya dengan Kejari di ruang Kantot Bupati setempat, pada Senin (29/2/2016) lalu. MoU diteken antara Bupati Jufri Hasanuddin dengan Kajari, Abdul Kadir SH MH.  (Rizal)

To Top