Politik

DPR Aceh Dukung Revisi Zona Inti TNGL di Gayo Lues untuk Geothermal

ACEHTERKINI.COM | Komisi II DPR Aceh yang membidangi Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sepakat dengan Surat Gubernur Aceh Nomor 677/14266 Tanggal 16 Agustus 2016 terkait dukungan pengembangan potensi panas bumi oleh PT. Hitay Panas Energy di Kabupaten Gayo Lues.

Dalam surat itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah memohon agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merevisi sebahagian zona inti TNGL menjadi zona pemanfaatan dan memberi izin kepada PT. Hitay Panas Energy untuk melakukan eksplorasi.

“Surat gubernur itu sudah betul dan saya dukung sepenuhnya, karena dalam kajian dampak kerusakan hutan serta kerusakan pada TNGL justru akan berkurang bila potensi ekonomi yang ada dalam kawasan TNGL itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pemberdayaan warga sekitar,” kata Sekretaris Komisi II DPR Aceh, Muhammad Amru kepada acehterkini, Selasa (23/8/2016). 

Menurut politisi Partai Aceh ini, warga Gayo Lues sesungguhnya tidak punya cita-cita ingin jadi perusak kelestarian alam, apalagi mengusik kehidupan satwa yang ada di TNGL. Tapi karena tuntutan kehidupan yang membuat warga sekitar TNGL nekat bertaruh nyawa dalam hutan belantara.

Menanggapi protes dari WALHI Aceh terhadap surat Gubernur Aceh itu, Muhammad Amru mengatakan memang sudah domainnya WALHI sebagai LSM pegiat lingkungan.

DPR Aceh Dukung Revisi Zona Inti TNGL di Gayo Lues untuk Geothermal
Muhammad Amru

“Saya tidak menyalahkan WALHI Aceh yang menyanggah surat gubernur tersebut karena itu memang aktifitas positif WALHI agar kucuran hibah tidak berhenti dari funding,” ujarnya.

Agar tidak terlalu lama menjadi pelemik, Muhammad Amru berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung sepenuhnya pembangunan panas bumi di Kabupaten Gayo Lues dengan catatan hasil utamanya dimanfaatkan secara optimal bagi penyelamatan hutan di kawasan TNGL.

“Saya kira kajian ilmiah tentang dampak buruk pembangunan panas bumi itu tidak cukup dengan memandang peta dari atas meja, tapi harus dengan kajian keilmuan yang memadai agar tidak terkesan bagi WALHI bahwa hewan di TNGL lebih diperlukan daripada manusianya,” demikian Sekretaris Komisi II DPR Aceh, Muhammad Amru. [Red]

To Top