Sosial

Banyak Temuan di Abdya, Pansus DPRK Menilai SKPK Tidak Kooperatif

ACEHTERKINI.COM | Dari hasil Tim Pansus DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) pada tiga Daerah Pemilihan (Dapil) I, II dan III, pihak dewan setempat menilai ada sejumlah Instansi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang tidak kooperatif memberikan sejumlah data dokumen yang diminta dewan setempat. Malahan pihak SKPK dimaksud cendrung mengelak.

Pernyataan tidak kooperatifnya sejumlah SKPK tersebut disampaikan para anggota dewan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pansus DPRK Abdya tentang APBK Tahun Anggaran 2015 di Aula Kantor DPRK Abdya, Selasa (30/8/2016).

Paripurna yang berlansung sekitar 2 jam itu, turut dihadiri Sekda Abdya Drs Ramli Bahar, Ketua DPRK Abdya Zulkifli Isa, Wakil Ketua, Romi Syahputra dan Jismi, Wakapolres Abdya Kompol Edi Bagus Sumantri, Pasi Intel Kodim 0110/Abdya Kapten Inf Izhar, para anggota DPRK, para asisten, staf ahli, kepala SKPK dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Pembukaan Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRK Romi Syahputra, dalam kesempatan itu, pihaknya menyatakan tentang hasil tim pansus yang dilaksanakan oleh para anggota DPRK, mulai dari Dapil I, mencakup kecamatan Babahrot dan Kuala Batee, kemudian Dapil II, mencakup Kecamatan Jeumpa, Susoh dan Blangpidie, selanjutnya Dapil III mencakup Kecamatan Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil.

Dalam kesempatan itu, Zaman Akli mewakili tim Pansus Dapil I, menyampaikan hasil pengawasan dilapangan, terkait pelaksanaan kegiatan di sejumlah SKPK terutama masalah fisik, yakni dengan mengumpulkan administrasi dan juga mengontrol lansung ke lapangan serta mendengarkan keluhan masyarakat.

Banyak Temuan di Abdya, Pansus DPRK Menilai SKPK Tidak Kooperatif
Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pansus DPRK Abdya tentang APBK Tahun Anggaran 2015 di Aula Kantor DPRK Abdya, Selasa (30/8/2016).

Dimana, Tim Pansus, merasa kurang ditanggapi dari sejumlah SKPK, menurut hematnya, ada SKPK yang kurang kooperatif dalam memberikan data dokumen kegiatan. Padahal surat pemberitahuan sudah dilayangkan pada masing-masing SKPK.

“Hasil Pansus, kami menyorot sejumlah kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abdya. Dimana, ada sedikit ketidak-beresan terhadap sistem perencanaan yang terkesan asal jadi, sehingga pelaksanaan tidak matang,” kata Akli.

Kemudian adanya, kurang ketelitian di Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD), karena tidak sedikit realisasi pekerjaan belum selesai sedangkan amprahan dana sudah mencapai 100 persen. Disamping itu, tim pansus juga menyorot instalasi air bersih di Babahrot yang belum berfungsi hingga sekarang ini.

Sorotan juga disampaikan Ir Samsul Bahri, mewakili tim Pansus Dapil II melaporkan, beberapa masukan diantaranya Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) di Desa Mata Ie, karena tidak adanya pematangan lahan, relatif kurang layak dihuni, kontruksi bangunan rumah sudah mulai turun dan mudah terjadi banjir. Kemudian mengenai pembangunan briek woter, yang dinilai tidak ada study kelayakan. “Kemudian kami juga meminta, bagian aset, untuk melakukan verifikasi faktual terhadap sejumlah aset yang ada di Abdya,” tuturnya.

Terakhir, tim Pansus Dapil III dibacakan Nurdianto. Ia menyampaikan, pihak Pemkab tidak kooperatif dalam memberikan dokumen, sehingga sulit sekali untuk menyesuaikan dengan fakta dilapangan.

Permasalahan dan temuan, lanjut Nurdianto, banyak komplain dilapangan, antara lain, di Dinas Kesehatan Abdya yakni, pembangunan rumah dinas dokter di Puskesmas Tangan-Tangan, banyak ditemukan, sanyo rusak, bola lampu yang tidak tidak terpasang.

Poskesdes Padang Bak Jeumpa, Kecamatan Tangan-Tangan, air sumur bor berbau tak sedap. Dilanjut, pembangunan rumah tenaga kesehatan di Puskesmas Lembah Sabil, dokter tidak menempati rumah dinas, karena kran air macet.

“Hanya dengan alasan kran air macet dokter tidak menempati rumah itu, inilah fakta yang kita dapati dilapangan,” ujarnya.

Selain Dinkes, juga ada di Dinas PU, yakni peningkatan jalan Ujung Padang, Kecamatan Setia, jalan turun 15 cm, jalan Suak Nibong, Tangan-Tangan talut miring dan patah. Selain itu, banyak mobiler di sejumlah Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan seperti ronsokan. Tim Pansus menilai program dibuat Disdik, cendrung kepada sekolah tertentu, bukan secara keseluruhan.

“Kami melihat Disdik tidak mengawasi secara maksimal. Terkait masalah ini Pemkab Abdya perlu membenahi secepatnya,” tutur Nurdianto.

Selain itu, masih ada sejumlah instansi lainnya yang menjadi sorotan para tim pansus, seperti Disperindagkop dan UKM Abdya tentang pasar yang belum berfungsi maksimal, Dishutbun tentang jalan perkebunan di Desa Ie Lhop dan Distannak terkait pembagian handtraktor yang tumpang tindih pada satu kelompok. (Rizal)

To Top