Layanan Publik

Terkesan Diabaikan, YARA Kembali Gugat PPID Abdya

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) kembali mengugat Pemerintah Abdya atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setempat ke Komisi Informasi Aceh (KIA) dengan Nomor Pendaftaran 033 di Banda Aceh.

Gugatan itu dilayangkan YARA Abdya karena pihak DPRK Abdya tidak memberikan hasil akurat seleksi Panwaslih Abdya beberapa waktu lalu. Sehingga YARA Abdya menilai kalau permohonan informasi tersebut terkesan diabaikan.

Terkesan Diabaikan, YARA Kembali Gugat PPID Abdya
Miswar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Maka, pada tanggal 28 Maret 2016, YARA Abdya sudah mengajukan permohonan informasi ke PPID pembantu DPRK Abdya untuk meminta data hasil tes tulis Peserta Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Abdya, hasil wawancara dan hasil fit and proper test, termasuk mekanisme hasil fit and proper test peserta Panwaslih setempat.

“Sayangnya, lebih dari 15 hari kerja, pihak PPID Abdya tidak merespon terkait informasi yang kami minta tersebut,” kata Ketua YARA Perwakilan Abdya Miswar SH dalam rilisnya kepada Wartawan, Rabu (13/7/2016).

Kemudian, pada tanggl 21 April 2016, YARA Abdya kembali mengajukan keberatan informasi kepada Sekda selaku atasan PPID Abdya. namun sampai hari ini juga tidak ada etikat baik untuk memberikan informasi yang diminta. “Pemerintah Abdya seolah mengabaikan hak kami untuk mendapatkan informasi publik,” lanjutnya.

Karena tidak diberikan informasi itu, Miswar menduga kalau seleksi Panwaslih di Abdya ada permainan dan anggota Panwaslih yang lulus tersebut merupakan titipan pejabat tertentu untuk dimenangkan suatu kandidat dalam Pilkada nanti.

Disamping itu, Miswar melalui rilisnya, juga mensinyalir ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di Abdya. Dimana, Komisi A DPRK Abdya menyembunyikan informasi yang seharusnya terbuka didepan umum sehingga tidak menjadi multitafsir terhadap proses perekrutan Panwaslih Abdya.

Seharusnya DPRK atau Pemkab Abdya bisa memahami amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat dalam mengakses keterbukaan informasi publik di Abdya.

“Dan ini bukan kalipertama YARA Abdya menyengketakan Pemkab Abdya ke Komisi Informasi Aceh (KIA). Jauh sebelumnya YARA sering menyengketakan tetapi Pemkab Abdya masih belum mampu juga memahami Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik,” sambung Miswar dalam rilis itu.

Terakhir YARA Abdya juga menduga PPID utama dan atasan PPID Abdya sengaja membiarkan untuk disengketakan ke komisi informasi publik dari sekian banyak permohonan informasi dan keberatan yang di ajukan tidak satupun mendapat tanggapan tertulis dari Atasan PPID. (Rizal)

To Top