Hukum

Masalah Qanun RTRW Aceh, Hakim Tolak Eksepsi Mendagri

ACEHTERKINI.COM | Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selanya menolak eksepsi Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh terkait perkara gugatan warga negara atau citizenlawsiut (CLC) yang diajukan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM).

“Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selanya menolak eksepsi Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh. Majelis hakim menyatakan sidang gugatan warga negara itu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara,” kata Harli Muin dan Nurul Ikhsan, kuasa hukum GeRAM di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Masalah Qanun RTRW Aceh, Hakim Tolak Eksepsi Mendagri

Putusan sela tersebut dibacakan majelis hakim pada persidangan Selasa (28/6/2016). Sidang tersebut dihadiri kuasa hukum Mendagri selaku Tergugat I dan kuasa hukum Ketua DPR Aceh selaku Tergugat III. Sidang tidak dihadiri kuasa hukum Gubernur Aceh selaku Tergugat II.

Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan GeRAM terkait tidak masuknya nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Qanun Aceh tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW.

Menurut Para Tergugat dalam eksepsinya, dalil  para penggugat mengenai perbuatan melawan hukum terkait qanun RTRW Aceh tersebut merupakan bukan objek sengketa  peradilan umum melainkan kompetensi absolut dari tata usaha negara.

“Para Tergugat juga menyatakan dalam eksepsinya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa ada di Aceh terlebih lagi Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sebagai Terggugat yang keduanya berkedudukan di Aceh.

Namun, majelis hakim menolak eksepsi para tergugat dengan mempertimbangkan Pasal 118 Ayat (2) Hukum Acara Perdata atau HIR. Dalam pasal tersebut disebutkan jika tergugat lebih dari seorang, dan mereka tidak tinggal di wilayah yang sama, maka gugatan diajukan bisa di pengadilan tempat tinggal seorang di antara penggugat.

“Berdasarkan pertimbangan pasal tersebut, majelis hakim menolak eksepsi Para Tergugat. Dan majelis hakim menyatakan sidang gugatan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Sidang gugatan GeRAM ini dilanjutkan pada 12 Juli 2016,” kata Harli Muin.

Sebelumnya, sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) menggugat Mendagri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mereka menggugat ketiga petinggi pemerintahan tersebut karena tidak memasukkan nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh. [Red]

To Top