Politik

Komisi A DPRK se-Aceh Sepakat Bendera Tetap Bulan Bintang

ACEHTERKINI.COM | Seluruh DPRK se- Aceh menyepakati agar Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh tidak perlu diubah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A masing-masing DPRK Kabupaten Kota di Aceh dalam pertemuan terkait Bendera dan Lambang Aceh di Gedung DPRA, Senin (2/5/2016).

Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh mengatakan mayoritas suara dalam forum tadi tetap menginginkan Bendera Bulan Bintang sebagaimana Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang sudah disahkan oleh DPRA.

Komisi A DPRK se-Aceh Sepakat Bendera Aceh Tetap Bulan Bintang
Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh

“Ini juga menanggapi jawaban Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang meminta perubahan Bendera Aceh agar tidak sama persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bahwa seluruh Komisi A DPRK Kabupaten Kota di Aceh keberatan jika Qanun Bendera Aceh itu diubah,” terang Abdullah Saleh kepada acehterkini usai pertemuan itu.

Pansus Bendera dan Lambang Aceh yang sudah dibentuk ini masih terus bekerja. “Kedepan akan mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat seluruh Aceh, untuk menanggapi persoalan bendera ini, kita undang para akademisi, Ormas, Presiden Mahasiswa di Perguruan Tinggi, para ulama dan unsur lainnya,” tambah Ketua Komisi I DPR Aceh ini.

Abdullah Saleh mengharapkan persoalan bendera Aceh ini bisa selesai sebaiknya sebelum Pilkada. “Tidak ada yang perlu saling mengganjal, seperti adanya perbedaan pendapat. Kalau bisa berjalan secara simultan,” demikian Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh.

Pertemuan khusus membahas Bendera dan Lambang Aceh ini berlangsung pada pukul 14.00 wib. Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, Ketua DPRA, Muharrudin, anggota Pansus Bendera dan Lambang Aceh di DPRA dan seluruh Ketua Komisi A DPRK Kabupaten Kota di Aceh. [Edi]

To Top