Layanan Publik

Pengawasan DPRK Abdya Tak Optimal, Pembagunan Jalan 30 Disorot

ACEHTERKINI.COM | Komisi Pengawasan-Aparatur Negara (Komnas-Waspan) perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) menilai kalau, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat sangat lemah, bahkan bisa dikatakan tidak berjalan secara optimal.

Irfan Faisal SH, selaku Ketua Komnas-Waspan perwakilan Abdya, Selasa (12/4/2016) mengatakan, terdapat sejumlah masalah yang terjadi di Abdya, yakni menyangkut penyalahgunaan anggaran, baik itu proyek fiktif, proyek tumpang tindih, dugaan mark-up anggaran dalam sebuah kegiatan, dan sejumlah hal lainnya. Semua itu terkesan luput dari pengawasan pihak legislatif.

“Kita menduga ada unsur sengaja dan seolah dibiarkan, padahal semua kegiatan di Abdya ada funsi dewan disitu untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Pengawasan DPRK Abdya Tak Optimal, Pembagunan Jalan 30 Disorot
Pembangunan Jalan 30 di Abdya [Foto : Ant]

Salah satunya, seperti pembangunan jalan 30 di Abdya. Dimana, dalam kegiatan itu ada dua masalah yang sangat menonjol, pertama, kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengantongi analisis manajemen dampak lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Selain itu, dugaan mark up anggaran dalam kegiatan itu terlihat jelas.

Pada tahun 2011 dan 2012, pembangunan jalan itu hanya menghabiskan sekitar Rp 1 miliar untuk volume 1 kilometer. Sementara, untuk tahun 2013, 2014, 2015 dan tahun 2016, terjadi pembengkakan anggaran. Pembangunan jalan itu dibiayai Rp 10 milyar dalam volume 1 kilometer.

“Kasus ini merupakan pukulan telak bagi lembaga yang pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga pengesahan anggaran sekaligus pengawasan. Terlihat jelas perbandingan penggunaan anggarannya yaitu 1 banding 10,”lanjutnya.

Menurutnya, kalangan dewan mengetahui permasalahan dalam pembangunan jalan ruas 30 meter tersebut, namun, dewan tetap membahas sekaligus mengesahkan penggunaan anggaran pada proyek yang melanggar aturan dimaksud.

Ditambahkan, pembahasan anggaran yang dilakukan pihak dewan setempat juga sangat luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat yaitu selama dua hari, 25 anggota dewan itu bisa melakukan pembahasan APBK Abdya 2016 mencapai Rp. 1 triliun lebih.

“Bagaimana pembahasan itu dilakukan, sehingga bisa dibahas dalam waktu yang sangat singkat. Umumnya, anggaran sebesar itu bisa dibahas mencapai satu bulan lebih,” demikian tuturnya.

Dia berharap, pihak penegak hukum segera mengambil sikap tegas, dalam melakukan penyelidikan dan menyeret oknum-oknum pejabat setempat yang menguras uang negara dalam memperkaya diri.

Sementara itu, Ketua DPRK Abdya, Zulkifli Isa membenarkan kalau untuk proyek jalan ruas 30 belum pernah dilakukan Pansus. Hal itu dikarenakan pihaknya belum mengetahui secara pasti sumber anggaran dalam membiayai kegiatan dimaksud.  Pihaknya juga sangat mendukung kalau aparat penegak hukum dapat mengusut persoalan yang ada dibalik proyek ruas jalan 30 tersebut.

“Kami akan musyawarahkan dalu persoalan ini, langkah apa yang akan diambil. Selain itu kami juga membuka diri dan mendukung sepenuhnya pihak penegak hukum jika terdapat kerugian negara dalam proyek tersebut,”demikian singkatnya. (Rizal)

To Top