Hukum

Penembak Umat Islam dalam Kasus Singkil Dituntut 6 Tahun Penjara

ACEHTERKINI.COM | Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Singkil, Rachmatullah SH dan Harri Citra Kesuma SH menuntut terdakwa Hotma Uli Natanae Tumangger 6 tahun penjara karena sengaja melakukan penembakan kepada massa yang bergolak yang hendak merobohkan undung-undung GKPPD Danguran yang tidak berizin.

“Terdakwa sengaja menembakkan kepada massa umat Muslim dengan senjata senapan angin,” terang JPU di PN Aceh Singkil, Selasa (12/4/2016). Tuntutan ini dibacakan JPU pada Selasa (5/4/2016) dihadapan Hakim Ketua As’ad Rahim Lubis SH.MH dan dua orang hakim anggota yakni Paizal Usrin Siregar,SH dan Deska Wisnubrata,SH dengan panitra penganti Munawir Edy Saputra, SH.

Ketua Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini pada Kamis, 21 April 2016.

Penembak Umat Islam dalam Kasus Singkil Dituntut 6 Tahun Penjara
PN Aceh Sngkil

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah merampas nyawa orang lain yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa telah melanggar Pasal 338 junto 55 ayat 1 KUHP.
Sebagaimana diketahui korban kerusuhan Samsul warga Bulusema, Aceh Singkil meninggal dunia tertembak tepat di kepala tulang selangka pasca kerusuhan 13 oktober 2015 lalu di Aceh Singkil.

Sementara itu tim pengacara dari terdakwa Hotma Uli Natanael Tumangger dalam perkara
Pidana Nomor: 80/Pid.B/2015/PN-SKL meminta kepada Majelis Hakim agar kliennya dibebaskan dari tuntutan.

Mereka menilai, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Dakwaan Kedua Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

“‎kami berpendapat dakwaan JPU terhadap klien kami tidak terbukti maka harus dibebaskan karena tidak terbukti,” ujar Rima Malati Sitompul bersama Maya Manurung dan Misra Purnamawati selaku penasihat hukum dalam sidang pembacaan Pledoi (nota pembelaan) di Pengadilan Negeri Aceh Singkil, Selasa (12/4/2016).

Menurutnya, terdakwa hanya merupakan korban konspirasi pemeriksaan kehendak penyidik Kepolisian Aceh Singkil dalam mendudukan kehendak atas satu kesalahan yang tidak pada tempatnya. Sehingga menciptakan pemaksaan atas pertanggung jawaban terhadap orang yang tidak ada melakukan, sehingga memerlukan penyelidikan lanjutan.

Sebagaimana untuk membenarkan pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya korban Syamsul Als Telok diperlukan pembuktian secara otopsi dokter ahli yakni Forensik.

Penasihat hukum terdakwa juga menuntut agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Kemudian dilakukan pemulihan harkat dan martabat terdakwa serta membebankan perkara persidangan kepada negara. [Jamaluddin]

To Top