Sosial

Tanah Tidak Diganti Rugi, Warga Gunung Lagan Hadang Alat Berat

ACEHTERKINI.COM | Puluhan Warga Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil menolak pelebaran jalan provinsi di wilayah setempat. Pasalnya, Pemerintah Daerah tidak mau melakukan ganti rugi atas tanah warga yang terkena dampak proyek jalan tersebut.

Bukan hanya itu, Puluhan warga itu pun sempat  menghadang alat berat milik perusahaan pemenang proyek yang hendak melakukan pengerukan terhadap tanah mereka, Jum’at (25/3/2016).

Penghadangan terhadap alat berat ini karena warga tidak mau melepaskan hak tanah mereka sebelum dilakukan ganti rugi oleh pemerintah.

“Apalagi kasus ini sudah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Aceh Singkil,” ujar Julimurdin Saragih, perwakilan dari warga setempat.

Tanah Tidak Diganti Rugi, Warga Gunung Lagan Hadang Alat Berat
Warga Gunung Lagan Aceh Singkil mengamuk, alat berat untuk proyek pelebaran jalan provinsi di wilayah setempat di hadang, Jum’at (25/3/2016). [Jamaluddin]

Warga meminta pihak rekanan dan pihak Pemerintah Daerah Aceh Singkil untuk tidak melakukan pekerjaan apapun di atas tanah mereka sebelum ada keputusan hukum tetap oleh pengadilan.

Julimurdin Saragih menjelaskan para warga yang terkena dampak dari pelebaran jalan ini bukanlah tidak mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, warga meminta kepada pemerintah maupun pihak rekanan agar tidak melaksanakan kegiatan apapun di atas tanah yang sedang bersengketa hingga ada  putusan tetap dari pengadilan.

Warga sangat menyayangkan atas tindakan atau sikap Pemerintah Aceh Singkil yang terkesan  memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak masyarakat yang sedang berupaya untuk mendapatkan keadilan hak ganti rugi atas tanah mereka melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Aceh Singkil.

“Kami minta Pemda hormati proses hukum yang sedang bergulir di Pengadilan,” harapnya.
Secara terpisah, pengacara warga Yakarim Munir SH menjelaskan warga yang melakukan penolakan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Aceh Singkil. “Sudah tiga kali proses persidangan berlangsung di Pengadilan,” terang Yakarim.

Menurut yakarim, selama proses persidangan majelis hakim telah memerintahkan untuk dilakukannya mediasi antara warga dengan pemerintah hingga  batas waktu 5 April 2016.

Menurut Yakarim, seharusnya pihak pemerintah harus dapat menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Pengadilan. Bukan sebaliknya menurunkan alat berat di bawah pengawalan Satpol PP dan aparat kepolisian untuk melakukan eksekusi tanah warga.

“Pemerintah hanya  memberikan himbauan kepada masyarakat untuk patuh hukum, sementara pemerintah tidak mengindahkan hukum yang ada, inilah fakta yang terjadi hari ini dilokasi,” jelasnya. [by. Jamaluddin]

To Top