Politik

Pilkada Aceh 2017 Terancam Kacau

ACEHTERKINI.COM | Pilkada Aceh 2017 yang dilakukan secara serentak diprediksi kacau karena tidak ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya nanti. Hal tersebut dikatakan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Hukum dan Pemerintahan, M. Jafar SH dalam Diskusi FGD “Refleksi Pilkada 2015 menuju Pilkada Aceh 2017” di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (23/3/2016).

M. Jafar mengatakan DPR Aceg harus segera membahas untuk merevisi Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pilkada. “Jika tidak Pilkada akan kacau karena tidak adanya kepastian hukum,” kata mantan Ketua KIP Aceh ini.

Menurutnya saat ini antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012, UU No. 8 Tahun 2015 dan Putusan MK tentang pilkada masih banyak perbedaan dan pendapat. Hal ini harus segera dibahas oleh DPR Aceh.

Pilkada Aceh 2017 Terancam Kacau

Hal yang urgen, katanya adalah terkait dukungan calon perseorangan, di Aceh harus mengajukan 3 persen dari jumlah penduduk menurut qanun, sedangkan menurut UU No. 8, Tahun 2015 menyebutkan antara 6.5 persen hingga 10 persen dari total jumlah penduduk.

“Hal ini harus segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR Aceh agar tidak terjadi permasalahan hukum nantinya,” katanya.

Selanjutnya, M. Jafar berharap Qanun Pilkada untuk turut memasukkan poin terkait tes bebas narkoba kepada para calon. “Hal ini penting bagi memastikan orang-orang yang berada di puncak pemerintahan tidak terlibat dalam penggunaan benda terlarang tersebut,” katanya.

“Hal lainnya yang perlu dibahas termasuk syarat pengunduran diri dari partai bagi calon perorangan yang dalam Qanun Pilkada diatur tetapi tidak pada UU No. 8, 2015 Tentang Pilkada,” katanya.

Kemudian, terkait dengan rekomendasi dari DPP partai bagi calon harus mendapat persetujuan DPP, sedangkan dalam Qanun Pilkada tidak diatur. “Ini semua permasalahan hukum yang harus segera dibahas supaya proses Pilkada nantinya berjalan lancar dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas,” ujarnya.

“Ada banyak hal lain lagi seperti penetapan calon bagi mantan narapidana, persentase kemenangan suara dan lain-lain yang masih berbeda antara Qanun Nomor 5 tahun 2012 terkait pilkada, UU No. 8 Tahun 2015 tentang pilkada dan putusan MK terkait UU pilkada,” kata M. Jafar.

FGD yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang mewakili para aparatur pemerintahan, partai politil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta beberapa tokoh politik membahas berbagai topik dan isu permasalahan menjelang pilkada di Aceh. [Edi]

To Top