Sosial

Perempuan di Aceh Masih Terdiskriminasi

ACEHTERKINI.COM | Solidaritas Perempuan (SP) masih melihat perlakukan pemerintah yang masih mendiskriminasikan perempuan di Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, Ratna Sari mengatakan,  International Women’s Day diharapkan menjadi momentum bagi perempuan untuk bersuara, mengutarakan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan, bahkan menuntut Negara untuk memenuhi hak-hak perempuan.

“Dalam kehidupan bermasyarakat, kita melihat begitu banyak persoalan yang dihadapi perempuan dan mereka harus berjuang sendiri tanpa perhatian Pemerintah,” kata Ratna dalam keterangannya, Rabu (9/3/2016).

Perempuan di Aceh Masih Terdiskriminasi

Ratna Sari mengatakan seperti persoalan pemenuhan air, yang seharusnya perempuan mudah dapatkan air karena air merupakan kebutuhan dan hak dasar manusia, namun hak itu dilanggar oleh negera.

Perempuan kesulitan mendapatkan air padahal desa mereka dekat dengan sumber mata air, akhirnya mereka harus menampung air di tengah malam dimana yang lain sedang tidur nyenyak, bahkan harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan air.

Salah seorang perempuan, Erna di Kecamatan Leupung, Aceh Besar mengatakan, peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak perempuan belum terpenuhi, karena banyak perempuan yang tidak memiliki kedaulatan atas air.

Di Kecamatan Leupung, katanya air dikelola oleh perusahaan bukan masyarakat. “Kami berharap, perempuan bisa berdaulat ditempat kami sendiri khususnya untuk mendapatkan air, tanpa campur tangan perusahaan. Dan Pemerintah lebih peduli kepada kaum perempuan khususnya,” pinta Erna.

Hal yang senada dikatakan Yeni. Menurutnya International Women’s Day merupakan moment bagi perempuan untuk melawan segala diskriminasi yang dialami perempuan.

Ia melihat selama ini perempuan juga tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara perempuan sangat dekat dengan sumber daya alam yang ada disekitar.

“Saya juga berharap pemerintah mensosialisasikan Qanun Jinayat, karena masyarakat khususnya perempuan dikampung-kampung tidak mengetahui apa itu qanun jinayat, sedangkan qanun jinayat sudah diterapkan,” ujar Yeni. [Red]

To Top