Sosial

Pemerintah Aceh Janji Selesaikan Konflik Lahan Masyarakat dengan PT. Fajar Baizuri

ACEHTERKINI.COM | Pemerintah Aceh akan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara Masyarakat Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan PT. Fajar Baizuri & Brothers.

“Kita akan sama-sama mencari solusinya,” ujar Muzakkar A. Gani, Asisten I Sekretariat Daerah Aceh.

Muzakkar meminta masyarakat untuk bersabar. Pemerintah akan segera mengundang pihak BPN, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, perwakilan masyarakat serta pihak perusahaan.

Pemerintah Aceh Janji Selesaikan Konflik Lahan Masyarakat dengan PT. Fajar Baizuri
Puluhan masyarakat melakukan aksi di Kantor Gubernur Aceh menuntut penyelesaian konflik lahan dengan PT. Fajar Baizuri di Kabupaten Nagan Raya [ist]

“Kita akan mempelajari data serta dokumen yang ada dan kita akan bandingkan untuk kita ambil kesimpulan yang tebaik,” ujar Muzakkar, Selasa (8/3/2016).

Kewenangan terhadap permasalah itu, kata Muzakkar, sebenarnya ada di tingkat kabupaten, dalam hal ini Bupati Nagan Raya. Kita dari Pemerintah Aceh hanya memfasilitasi. Kita akan turun ke sana,” ujarnya.

Pemerintah, kata Muzakkar, akan konsisten sesuai dengan fungsinya, yaitu melindungi kepentingan rakyat. Terkait dengan permasalahan itu, pihaknya akan memacu untuk mempercepat proses penyelesaian. “Tidak mungkin selesai hari ini. yang pasti butuh waktu. Langkah penyelesaian akan kita tempuh dalam bulan maret ini,” kata dia dihadapan puluhan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh kemarin.

Puluhan masyarakat menuntut penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan  PT. Fajar Baizuri & Brothers.

Sengketa antara Masyarakat Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizuri bukan kasus baru. Permasalahan ini terjadi sejak tahun 1996. Masyarakat mengklaim, lahan mereka secara perlahan digerus dan dikuasai oleh perusahaan sawit tersebut.

Khairil AR, perwakilan masyarakat menyebutkan, dari data terakhir yang mereka miliki, luas tanah milik warga adalah 3000 x 3000 dari jalan umum. Tapi kini, kata Khairil AR, sisa tanah masyarakat hanya seluas 1000 meter dari jalan umum. “Kami meminta pemerintah untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. Fajar Baizuri,” ujar Khairil.

Masyarakat, kata Khairil, sebelumnya sudah menembuh berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa itu. Mulai dari menyurati Bupati hingga melakukan demonstrasi. Namun, perusahaan yang diklaim menyerobot lahan warga tersebut, dikatakan Khairil, menakut-nakuti warga dengan menyewa jasa preman dan aparat keamanan.

“Jika pemangku jabatan teras tidak punya andil dalam menyelesaikan polemik ini, dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah antara masyarakat dengan perusahaan,” ujar Khairil AR.[Red]

To Top