Hukum

YARA : Polda Aceh Lamban Selesaikan Kasus Hukum Jembatan Krueng Teukuh

ACEHTERKINI.COM | Jembatan Krueng (Sungai) Teukuh, yang berada di Dusun Drien Leukit, Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga saat ini belum dibangun pasca dihentikan pekerjaanya sekitar beberapa tahun yang lalu.

Berdasarkan informasi, tak terlaksananya pembangunan jembatan tersebut akibat masih terganjal dengan proses hukum di Polda Aceh.

Jembatan yang berada diareal pertanian kelapa sawit milik warga setempat itu, pernah dijanjikan akan dibangun kembali pada tahun 2014 lalu, akan tetapi hingga memasuki tahun 2016, jembatan harapan warga setempat juga belum nampak tanda-tanda akan dibangun.

YARA : Polda Aceh Lamban Selesaikan Kasus Hukum Jembatan Krueng Teukuh
Miswar, Ketua YARA Aceh Barat Daya

Sementara itu, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) bersama tokoh masyarakat Abdya serta kelompok tani, meminta Kapolda Aceh agar bersedia untuk melakukan audiensi terkait lambannya proses hukum pembangunan Jembatan Krueng Teukuh itu.

Ketua YARA Perwakilan Abdya Miswar SH, melalui rilisnya yang dikirim kepada media ini, Senin (1/2/2016), mengatakan, penyebab lambannya proses hukum terhadap proyek pengerjaan jembatan itu diakibatkan oleh Penyidik Polda Aceh yang tidak profesional serta tidak kompeten dalam melakukan penyidikan kasus jembatan tersebut.

Penyidik menetapkan beberapa orang sebagai tersangka sejak empat tahun lalu hingga saat ini belum di P21-kan.

Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri, mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan 120 hari penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, dan 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

“Seharusnya perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kami meminta Propam Polda Aceh untuk memeriksa penyidik yang menangani kasus ini, sebab kami menduga penanganan kasus ini sarat dengan kepentingan,” tegas Miswar.

Penyidik bisa menyelesaikan perkara tindak pidana dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel, kalau memang seseorang yang terlanjur ditetapkan sebagai tersangka tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya lantaran terganjal dengan tidak cukup alat bukti, maka harus di Surat Perintah Permberhentian Penyidikan (SPPP).

Pihaknya sangat menyayangkan, akibat tidak lancarnya proses hukum tersebut, selain jembatan Kreung Teukuh tidak bisa dilanjutkan pembangunannya karena terganjal proses hukum, juga menghambat pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat Abdya.

“Kami mengaharapkan agar Kapolda Aceh tidak main-main dengan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Abdya yang sangat membutuhkan jembatan tersebut. Jika Polda Aceh tidak menyediakan waktu untuk melakukan audiensi, YARA Abdya akan menempuh jalur hukum dengan cara mem-praperadilankan penyidik Polda Aceh,” demikian tutupnya. (Rizal)

To Top