Sosial

Amnesty Din Minimi; Pemerintah Setuju, DPR Keberatan

ACEHTERKINI.COM | Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman menilai jangan sampai pemberian amnesty terhadap Din Minimi hanya karena tekanan dari pihak luar.

Apalagi, diduga pemberian amnesty tersebut cenderung menunjukan sikap pemerintah yang hanya ingin mendapat perhatian internasional agar dinilai bisa menyelesaikan permasalahan tanpa adanya pertumpahan darah.

Amnesty Din Minimi; Pemerintah Setuju, DPR Keberatan
Pasukan Din Minimi bersama Kepala BIN, Sutiyoso

Demikian disampaikan Benny saat Rapat Gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPR, dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Syacudu, Men PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Benny menilai, mestinya pemberian amnesty kepada Din Minimi harus melalui proses hukum dan melihat delik pidana yang dilakukan Din Minimi. Harus jelas bagaimana posisi dan apa saja yang dilakukan Din Minimi.

“Jangan sampai langkah memberikan amnesty ini malah seolah kita memberikan legitimasi kepada para pemberontak atas negara kita. Dengan memberikan amnesty kepada tindak pidana yang masih ada aspek politiknya akan membuat kita tidak jelas dalam memposisikan para pemberontak,” ujar Benny.

Sementara itu anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon juga mempertanyakan masalah amnesty Din Minimi.

Menurut Effendi, jika Din Minimi bukan dari kelompok sparatis, maka ia bisa dikategorikan sebagai kriminal. Effendi mengatakan perlu ada ketegorisasi yang jelas terkait siapa yang berhak mendapatkan amnesty dari pemerintah.

“Saya belum nemu nih alasan yang tepat terkait pemberian amnesty kepada Din Minimi. Tolong pemerintah sinkronkan dulu. Kategorisasinya gimana,” ujar Effendi, Senin (15/2/2016).

Effendi menilai jangan sampai amnesty ini diobral. Meki begitu, ia mengapresiasi langkah presiden dalam membuka tangan kepada para seluruh rakyat. Namun, jangan sampai amnesty menjadi hal yang murah.

Ketika pemerintah memang hendak memberikan amnesty kepada Din Minimi ataupun para kelompok sparatis, maka harus melalui pertimbangan yang jelas. Agar semua warga Indonesia bisa mendapatkan keadilan yang sama.

Jaksa Agung HM Prasetyo menilai ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah memberikan amnesty kepada Din Minimi.

Pertama, pemberian Amnesty sudah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU Tentang Amnesty dan Abolisi. Dalam UU tersebut, presiden memiliki wewenang memberikan amnesty kepada para orang yang ingin kembali bergabung dengan Indonesia.

Prasetyo menilai, amnesty bisa saja dilakulan mengingat, pertama Din Minimi bukan gerakan sparatis kepada Indonesia. Mereka kecewa dengan pemerintah daerah. Kedua, pendekatan yang dilakukan adalah /soft approach/. Ketiga, mereka sudah menyerahkan diri.

“Ada dua pilihan antara Amnesty dan Abolisi. Namun kalau melihat konteks Din Minimi, paling cepat dilakukan oleh Amnesty. Karena kalau abolisi harus melalui proses hukum,” ujar Prasetyo.

Atas dasar itu, pemerintah merasa ada alasan logis memberikan ampunan kepada Din Minimi. Mahkamah Agung (MA) juga sudah mengeluarkan lampu hijau. Luhut mengatakan saat ini tinggal DPR memberikan pertimbangan berbagai poin untuk memberikan persetujuan amnesty kepada Din Minimi. [Rol]

To Top