Hukum

Tidak Puas Vonis Hakim, Kejari Nagan Raya Ajukan Banding dan Kasasi

ACEHTERKINI.COM | Tidak puas dengan vonis Majelis Hakim PN Meulaboh dalam perkara pidana kebakaran lahan gambut oleh PT. Surya Panen Subur (SPS), Kejaksaan Suka Makmur akan melakukan upaya kasasi dan banding terhadap putusan hakim yang memimpin perkara nomor 53/Pidsus/2014/PN MBO dan 54/Pidsus/2014/PN MBO itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Ali Saifuddin SH MH mengatakan putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Pengacara PT. SPS bersama para terdakwa di PN Meulaboh [dok.acehterkini]

Sebelumnya 2 Desember 2015, JPU menuntut perusahaan PT. SPS membayar denda Rp 4 miliar karena terbukti bersalah membakar lahan gambut seluas kurang lebih 1.000 hektar.

Kemudian para direksi dan stafnya yang menjadi terdakwa yaitu Edi Sutjahyo Busiri (Presiden Direktur), Marjan Nasution (Kepala Proyek) dan Anas Muda Siregar (Kepala Kebun) dituntut kurungan 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp 3 miliar dan subsider 6 bulan.

“Saya sangat kecewa atas putusan bebas terhadap Presiden Direktur PT. SPS, Edi Sutjahyo Busiri seharusnya mendapat hukuman yang sama, kita akan lakukan kasasi,” kata Ali Saifuddin saat ditemui di salah satu rumah makan di Meulaboh, Aceh Barat, Kamis (28/1/2016).

Selain itu, Ali juga akan mengajukan upaya banding terkait vonis hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

“Kita tuntut 3,6 tahun dan denda Rp 3 miliar, maka kita akan banding karena putusan hakim hanya 3 tahun dan denda Rp 3 miliar kepada terdakwa Marjan Nasution dan Anas Muda Siregar,” tegas Ali Saifuddin.

Majelis Hakim saat membacakan putusan pidana PT. SPS di PN Meulaboh, 28 Januari 2016

Kejaksaan Negeri Suka Makmur juga akan melakukan upaya banding atas putusan hakim kepada perusahaan PT SPS yang dinilai sangat rendah dari tuntutan JPU.

“Kita tuntut perusahaannya Rp 4 miliar, lalu hakim vonis Rp 3 miliar, kita juga akan banding,” kata Ali.

“Saya sangat kecewa, sekali lagi saya sangat kecewa,” katanya berulang.

“Apa yang kita lakukan ini sebagai integritas kita dalam menyelamatkan lingkungan,dan nantinya ada efek jera bagi masyarakat ataupun perusahaan,” kata Ali menutup pembicaraan.

Berita sebelumnya, Majelis Hakim yang dipimpin Rahma Novatiana SH bersama Muhammad Al Qudri dan Fahri Ikhsan SH membacakan putusan perkara pidana terkait kebakaran lahan gambut pada 19-24 Maret 2012 di lahan perusahaan kelapa sawit PT SPS di Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada Kamis (28/1/2016).

Pidana perusahaan PT SPS ini digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2014 di PN Meulaboh. [Syah]

To Top