Layanan Publik

Terima 175 Laporan, Birokrasi di Aceh Masih Suka Menyimpang

ACEHTERKINI.COM | Selama tahun 2015, Ombudsman Aceh menerima 175 pengaduan terkait pelayanan publik pemerintah, lembaga, BUMN dan instansi vertikal. “Banda Aceh paling sering menjadi terlapor untuk tingkat kabupaten kota,” kata Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husein.

Ia menjelaskan pengaduan terkait kinerja buruk Pemerintah Aceh sebanyak 25 laporan. Gubernur Aceh sebagai terlapor juga tersebar ke seumlah SKPA seperti Dinas Syariat Islam, Dishubkomintel, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Dinas Kesehatan.

Terima 175 Laporan, Birokrasi di Aceh Masih Suka Menyimpang
Taqwadin Husin

Untuk lembaga dan instansi vertical paling banyak pengaduan adalah kepolisian. Sedangkan untuk BUMN didominasi pengaduan terhadap kinerja PDAM Banda Aceh, BPJS Kesehatan, PLN dan Telkom.

“Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik telah menerima 175 pengaduan selama tahun 2015,” ujar Taqwaddin, Selasa (5/1/2016).

“Ombudsman menilai wajah pelayanan birokrasi di Aceh belum baik, masih banyak yang suka menyimpang dan menunda-nunda urusan serta tidak melayani dengan baik dan procedural,” ujar Kepala Ombudsman Aceh.

Ditambahkan Taqwaddin, buruknya birokrasi ini mungkin disebabkan SDM yang terbatas.

”Sosialisasi akan tetap kita lakukan, disamping penanganan laporan juga akan kita tingkatkan. Ini proyeksi dan target umum kita di tahun 2016,” sambung Taqwaddin didampingi 5 Asisten Ombudsman RI, Ayu Parmawati, M. Fadhil Rahmi, Rudi Ismawan, Andy Syahputra dan Mirza Sahputra.

Untuk tahun 2016, diharapkan kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan yang baik dari pemerintah lebih meningkat.

Sebagai bagian dari control social, peran masyarakat, elemen sipil juga pelajar dan mahasiswa dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sangat penting.

“Apa saja yang terkait kekecewaan dan penyimpangan yang ditemukan oleh masyarakat saat berurusan dengan pemerintah, silahkan laporkan. Identitas bisa dirahasiakan,” pungkas pakar hukum Unsyiah tersebut. [Edi]

To Top