Politik

Soal Qanun Bendera Aceh, Fachrul Razi Bilang Jakarta Masih Paranoid

ACEHTERKINI.COM | Menjawab persoalan yang masih muncul pada qanun-qanun Aceh yangs udah disahkan, Fachrul Razi MIP meminta DPRA dan Gubernur Aceh untuk menjalankan qanun yang sudah disahkan tersebut. “Seperti Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” kata Senator Aceh, Fachrul Razi di Aceh Selatan.

“Tidak ada yang perlu diubah dalam qanun kecuali cara pikir pusat yang masih paranoid terhadap Aceh,” tegas Fachrul Razi saat melakukan konsolidasi KPA/PA di Aceh Selatan, Sabtu (16/1/2016).

Soal Qanun Bendera Aceh, Fachrul Razi Bilang Jakarta Masih Paranoid
Fachrul Razi MIP menyerahkan santunan kepada anak yatim konflik dalam rangka konsolidasi KPA/PA di Aceh Selatan, 16 Januari 2016. 

Mantan juru bicara Partai Aceh ini mengajak masyarakat Aceh Selatan untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang bisa merusak perdamaian Aceh.

“Kita harus tetap kompak, jangan terpecah-belah, kader-kader PA yang saat ini sedang di DPRA atau DPRK dapat jalankan amanah rakyat,” ujar Fachrul Razi dihadapan ratusan mantan kombatan GAM, tokoh masyarakat Kluet Raya, Geuchik, Imum Mukim dan Tuha Peut Gampong.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi juga menyampaikan beberapa turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Jokowi di tahun 2015.

Diantaranya persoalan peralihan Pengelolaan Bandara Udara dan Pelabuhan Laut dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Aceh serta peralihan Madrasah Aliyah, Tsanawiyah dan Ibtidaiyah ke Pemerintah Aceh yang selama ini menjadi kewenangannya di pegang oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian Fachrul Razi mendesak Pemerintah Aceh untuk membuat Qanun Tentang Pertanahan Aceh, dimana didalam qanun tersebut harus mengatur pemberian tanah untuk mantan kombatan, korban konflik dan tapol/napol Aceh sesuai dengan amanah MoU Helsinki dengan Lahirnya Perpres No 23 tahun 2015 tentang pengalihan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  menjadi Badan Pertanahan Aceh. [Red]

To Top