Hukum

Kisruh Golkar Aceh Berlanjut. DPRA : Gubernur Aceh Langgar Etika

ACEHTERKINI.COM | Persoalan Partai Golkar di Aceh berlanjut ke lembaga wakil rakyat. DPRA memanggil Gubernur Aceh meminta klarifikasi terkait keputusan Paripurna Pergantian Wakil Ketua DPRA dari Partai Golkar. Disayangkan, Gubernur Aceh tidak hadir.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dinilai mencampuri keputusan Paripurna DPRA dan telah melecehkan lembaga legislatif di Aceh. Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage menuding gubernur sudah melanggar etika pemerintahan karena dianggap menafikan surat Plh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atas persoalan tersebut.

Kisruh Golkar Aceh Berlanjut. DPRA : Gubernur Aceh Langgar Etika
Rapat Komisi I DPR Aceh Terkait Permintaan Klarifikasi Gubernur Aceh Atas Pergantian Wakil Pimpinan DPR Aceh Dari Partai Golkar di Ruang Banmus Sekretariat DPR Aceh, Jum’at (11/12/2015) siang.

Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh mengatakan DPRA sudah memanggil gubernur meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut, tapi orang nomor satu di Aceh itu tidak hadir.

“Kita mau penjelasan dari Gubernur Aceh, Zaini Abdullah terkait suratnya kepada Mendagri perihal keputusan Paripurna DPRA soal pergantian Wakil Ketua DPRA dari Partai Golkar,” kata Abdullah Saleh.

“Sangat disayangkan Gubernur Aceh tidak mau hadir panggilan DPRA, justru gubernur menyampaikan suratnya nomor 161/28960 tertanggal 10 Desember 2015 yang menyebutkan bahwa gubernur hanya meneruskan usulan yang disampaikan DPRA dan memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan usulan yang dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

“Kita akan tanyakan ini langsung kepada Mendagri,” tambah Abdulah Saleh.

Masih dikatakan Abdullah Saleh, DPRA akan panggil lagi Gubernur Aceh. “Surat itu justru bukan meneruskan tapi sudah menyampaikan keberatan,” ujar Abdullah Saleh.

Surat Zaini Abdullah kepada Mendagri itu dinilai oleh Wakil Ketua Komisi I, Azhari Cage telah menafikan surat Plh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang sebelumnya sudah meneruskan keputusan Paripurna DPRA ke Mendagri.

“Saat itu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah naik haji, kemudian ditunjuk Wakil Gubernur, Muzakir Manaf sebagai Plh. Gubernur Aceh, lalu ketika Zaini pulang dari haji, hari itu juga Rabu (7/10/2015), ia langsung membuat surat yang ditujukan kepada Mendagri, ini jelas melanggar etika pemerintahan dan melecehkan lembaga DPR Aceh,” tegas Azhari Cage.

Akibat surat Gubernur Zaini Abdullah itu, Mendagri belum dapat menindaklanjuti keputusan Paripurna DPR Aceh yang dilaksanakan pada Rabu (30/9/2015) malam.

Sesuatu yang diputuskan dalam Paripurna harus segera mendapat persetujuan gubernur untuk diteruskan kepada Mendagri. “Selain telah mencampuri urusan Partai Golkar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga dinilai telah melecehkan lembaga DPRA,” kata Azhari juga bersama rekannya Bardan Sahidi, Bukhari Selian dan M. Saleh sepakat memanggil ulang Gubernur Aceh, Selasa (13/12/2015) sekitar pukul 14.00 wib. [Firman]

To Top