Nasional

Greenpeace : Jokowi Harus Buat Aturan Khusus Lahan Gambut

ACEHTERKINI.COM | Greenpeace Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membuat aturan lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk melindungi lahan gambut.

“Di Paris Presiden mengatakan akan ada aturan untuk melindungi gambut. Kami ingin peraturan itu bentuknya lebih kuat,” kata Manajer Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Kiki Taufik, Kamis (3/12/2015).

“Kalau Perpres akan berakhir kalau jabatan Presidennya berakhir, kami mendukung dibuat undang-undamg tetapi karena buatnya memakan waktu lebih lama, maka Perpu lebih realistis,” jelasnya.

Greenpeace : Jokowi Harus Buat Aturan Khusus Lahan Gambut
Lahan Gambut Rawa Tripa di Nagan Raya Aceh [dok. acehterkini] 

Menurut Kiki, Presiden Jokowi dalam pidatonya di COP 20, Paris, menyampaikan komitmen untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus berulang setiap tahun, dan menjadikan Indonesia sebagai negara pelepas emisi karbon terbanyak dalam beberapa bulan terakhir ini.

Namun Greenpeace menilai Presiden Jokowi dapat berisiko gagal memenuhi janji tersebut apabila tidak ada perlindungan hutan dan lahan gambut yang permanen.

“Proteksi hutan dan lahan gambut seara menyeluruh tanpa melihat kedalaman. Seluruh wilayah gambut tidak boleh digunakan untuk perkebunan. Maka lebih bagus komitmen Jokowi ditindaklanjuti aturan yang kuat,” tutur Kiki.

Ia menambahkan aturan tersebut termasuk sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut. Selain itu, lanjutnya, juga diperlukan adanya transparansi menyeluruh terkait penguasaan lahan, hutan, dan lahan gambut.

“Semoga kegiatan ini memberi inspirasi untuk segara dilakukan gerakan melindungi lahan gambut karena hal ini harus dilakukan bersama-sama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, mahasiswa, masyarakat,” jelas Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting.

Penghancuran hutan dan lahan gambut di Indonesia adalah sumber emisi terbesar. Indonesia telah kehilangan 31 juta hektar hutan hujan sejak 1990, atau hampir setara dengan luas negara Jerman. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi tertinggi, terkait dengan perannya sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia.

Meskipun pada 2011 Indonesia telah menghentikan pemberian izin baru bagi pembukaan konsesi di hutan primer dan lahan gambut (moratorium hutan dan lahan gambut), akan tetapi tingkat kerusakan hutan dalam skala nasional justru meningkat. [ant]

To Top