Sosial

Fachrul Razi Minta Mendagri Batalkan Qanun Tata Ruang Aceh

ACEHTERKINI.COM | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachru Razi meminta Menteri Dalam Negeri membatalkan Qanun Aceh Tentang Tata Ruang Aceh karena masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI dalam pesan singkatnya diterima acehterkini, Jum’at (4/12/2015). Menurut senator Aceh ini, Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW itu tidak memasukkan beberapa substansi penting dalam RTRW Nasional.

Fachrul Razi Minta Mendagri Batalkan Qanun Tata Ruang Aceh
Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite I DPD RI 

Menurutnya RTRW Aceh tidak dimasukkannya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai satu dari lima Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di Aceh.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Selasa (1/12/2015) di Jakarta, Fachrul Razi secara tegas meminta agar Qanun Aceh tersebut dibatalkan karena tidak memasukkan KEL kedalam RTRW Aceh.

“Hal ini jelas bertentangan dengan UUPA,” kata mantan Juru Bicara Partai Aceh ini.

RTRW Aceh juga mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional, SK Menteri Kehutanan RI Nomor 227/KptsII/1995, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998, dan SK Menteri Kehutanan.

“Saya khawatir kedepan  akan mengancam keunikan keanekaragaman hayati dan ekologi yang ada. Akibatnya, akan meningkatkan intensitas risiko bencana,” ujarnya.

Ia juga melihat bahwa RTRW Aceh tidak mencantumkan wilayah kelola Mukim sebagai wilayah asal usul masyarakat adat Aceh, padahal wilayah diakui nasional dan internasional.

Secara tegas Fachrul Razi mengultimatum Mendagri untuk mengambil langkah pembatalan qanun RTRW Aceh jika tidak sesuai UUPA. [Adv]

To Top