Hukum

DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Kasus Pajak ke Kejati Aceh

ACEHTERKINI.COM | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Aceh menyerahkan tersangka sekaligus barang bukti kasus penggelapan pajak kepada Kejaksaan Tinggi Aceh, Selasa, 8 Desember 2015.

Kepala DJP Kanwil Aceh, Plt. Mukhtar mengatakan, kasus penggelapan pajak ini diduga dilakukan oleh Direktur perusahaan perkebunan dan kontrsuksi PT. GMP di Kabupaten Aceh Barat. Kasus ini dilakukan sejak tahun 2011 sampai Desember 2013.

DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Kasus Pajak ke Kejati Aceh
Kepala DJP Kanwil Aceh, Plt. Mukhtar menyerahkan berkas kasus penggelapan pajak kepada Aspidsus Kajati Aceh, Hentoro Cahyono, Kamis (10/12/2015) 

“Kerugian negara akibat penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini mencapai Rp1.080 miliar,” kata Mukhtar dalam konperensi pers di Kantor DJP Aceh, Kamis (10/12/2015).

“Kasus ini adalah yang pertama di Aceh, saya berharap kepada wajib pajak kalau sudah memotong pajak maka wajib segera disetor ke Kas Negara,” katanya lagi.

Pelaku melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c juncto Pasal  39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun penjara dengan membayar denda dua kali lipat pajak yang tidak disetorkan

Pada kesempatan itu,  Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh, Hentoro Cahyono mengaku sudah menerima pelaku yang diduga telah melakukan penggelapan pajak dari PPNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Aceh.

“Kita menerima berkas dari PPNS DJP Kanwil Aceh pada 18 November 2015, kemudian kami teliti dan telah memenuhi syarat. Kami nyatakan berkas tersebut lengkap pada 27 November 2015,” katanya.

Kemudian pada Selasa (8/12/2015), tersangka yang berinisial MA, jabatan Direktur PT. GMP bersama barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Meulaboh. Status MA sudah menjadi terdakwa dan dilakukan penahanan di Rutan Meulaboh.

“Dalam waktu dekat segera akan kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Meulaboh,” Kata Hentoro Cahyono.

Modus Operandi kasus ini kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (P2IP) DJP Kanwil Aceh, Krisnawiryawan Wisnu Hananto merupakan kasus penggelapan pajak yang diduga telah dilakukan oleh MA Direktur PT. GMP.

Perusahaan itu mendapat proyek dari PT. ASN dan PT. PBS untuk pekerjaan proyek perkebunan di pantai barat Aceh. Semua pajak sudah dibayar ke PT. GMP dan diketahui perusahaan tersebut menerbitkan faktur pajak yang sudah diterima oleh PT. ASN dan PT. PBS.

“Ternyata pajak tersebut tidak disetor ke Kas Negara oleh PT. GMP, pelaku juga tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, ini kasus pertama dan tidak tertutup kemungkinan ada kasus-kasus lain yang serupa di Aceh,” demikian Krisna.

Hadir dalam konperensi pers itu, Kepala DJP Kantor Wilayah Aceh, Plt. Mukhtar, Kepala KPP Pratama Meulaboh, Indra Priyadi, Dir Reskrimsus Polda Aceh diwakili Kompol Bustari, Aspidsus Kajati Aceh, Hentoro Cahyono dan Kabid P2IP, Krisnawiryawan Wisnu Hananto. [Firman]

To Top