Layanan Publik

APBK Singkil 2016 Belum Dibahas, Dewan Nilai Kinerja Ekselutif Lambat

ACEHTERKINI.COM | Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun 2016 hingga memasuki pertengahan bulan Desember 2015 belum dilakukan pembahasan oleh Pihak Legislatif dan Eksekutif. Akibatnya, bupati dan pimpinan DPRK Aceh Singkil saat ini terancam sanksi tidak di gaji selama 6 Bulan.

“Pembahasan APBK Aceh Singkil murni tahun  2016 masih molor,” kata Pimpinan DPRK Aceh Singkil, Yulihardin, S.Ag kepada acehterkini, Selasa (8/12/2015).

APBK Singkil 2016 Belum Dibahas, Dewan Nilai Kinerja Ekselutif Lambat
Yulihardin, Pimpinan DPRK Aceh Singkil 

Dijelaskannya, molornya Pembahasan APBK Aceh Singkil tahun 2016 itu bukanlah disebabkan oleh pihak Legislatif, akan tetapi dikarenakan kelalaian bupati dan TAPK Aceh Singkil itu sendiri.

Sebab, Eksekutif  baru menyerahkan Draf KUA PPAS Ke Banggar DPRK Aceh Singkil pada akhir November 2015. “Tidak sesuai dengan kalender sebagaimana Permendagri,” katanya.

Menurutnya jadwal pembahasan Draf KUA PPAS APBK sesuai Permendagri di Bulan Mei, dan di akhir Juli, pihak banggar dan TAPK sudah menghasilkan satu kesepakatan tentang Draf KUA PPAS.

“Setelah KUA PPAS menemui kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan RKA di Agustus – September. Sedangkan untuk pembahasan dan Penetapan APBK Murni Aceh Singkil itu dilakukan di Oktober –  November,” katanya sesuai dengan ketentuan Permendagri.

“Jika dilihat dari  jadwal ini, molornya Pembahasan APBK Aceh Singkil 2016 bukan berada di Pihak Legislatif, sebalik disebabkan oleh pihak bupati dan TAPK Aceh Singkil itu sendiri,” terangnya.

Katanya, Legislatif sudah menyurati pihak Eksekutif agar segera menyampaikan Draf KUA PPAS, sayangnya tidak diindahkan. “Buktinya mereka menyerahkannya di akhir November 2015,” jelasnya.

Yulihardin menambahkan molornya pembahasan APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2016 bukan disebabkan karena kisruh yang terjadi baru-baru ini dikalangan Legislatif yang menyebabkan Alat Kelengkapan DPRK harus dibentuk yang baru, tetapi hal itu disebabkan oleh kelalaian  Eksekutif sendiri dalam menyerahkan KUA dan PPAS ke Banggar dewan.

“Jangan jadikan hal ini sebagai opini jika APBK murni Aceh Singkil 2016 tidak dilakukan pembahasan oleh pihak Legislatif,” demikian Yulihardin. [Jamaluddin]

To Top