Layanan Publik

YARA Minta Satpol PP Tertibkan Spanduk Balon Bupati

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Petugas Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat untuk menurunkan Baliho dan Spanduk Bakal Calon (Balon) Kandidat Bupati yang belum saatnya untuk dipasang, karena menggangu estetika dan keindahan wilayah Abdya.

Ketua YARA Perwakilan Abdya Miswar SH, Minggu (22/11/2015) menilai, sejumlah baliho dan spanduk Balon Kandidat Bupati yang digadang-gadangkan akan maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017 mendatang itu telah bertebaran mulai dari perbatasan Krueng Semayam sampai dengan Krueng Baru perbatasan Kabupaten Abdya dengan Aceh selatan.

“Untuk itu kita berharap, petugas Satpol PP dapat menertibkan sejumlah spanduk atau umbul-umbul yang belum waktunya untuk dipasang, karena dinilai telah mengganggu estetika atau keindahan wilayah Abdya,” kata Miswar.

YARA Minta Satpol PP Tertibkan Spanduk Balon Bupati
Turunkan Spanduk [Ilustrasi] 

Menurut Miswar, Satpol PP punya peran penting dalam penertiban untuk menjaga keindahan estetika wilayah Abdya, karena baliho dan spanduk yang bertulisan Balon Bupati tersebut, belum ada izin dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan juga tidak memiliki izin dari kantor perizinan dan pelayanan terpadu (KP2T).

Banyak spanduk ataupun baliho yang bernadakan mengarah kepada Balon Bupati dan wakilnya untuk pemilihan dimasa mendatang. “Jelas ini berbau kampanye, dikarenakan spanduk dan baliho ilegal yang beredar di Abdya itu, justru untuk memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat walaupun dengan cara melanggar aturan,” lanjut Miswar.

Seharusnya, tambah Miswar lebih lanjut, mereka yang menggunakan fasilitas untuk memasang spanduk atau baliho, mesti membayar retribusi atau pajak.

“Kita berharap para Balon bisa bersabar karena apabila sudah memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati memang diberi hak untuk kampanye,” ujarnya.

Selain baliho dan spanduk balon bupati tersebut, YARA juga meminta agar Satpol PP untuk menurun paksa spanduk oknum DPRK yang sudah kadaluarsa, sebab banyak terlihat disejumlah titik seputar wilayah Abdya.

Semestinya DPRK Harus ikuti aturan yang ada supaya jadi panutan bagi masyarakat. “Dengan demikian, kita minta pak dewan untuk merancang qanun (Raqan) pajak spanduk agar menjadi sumber PAD bagi daerah,” tuturnya. [Rizal]

To Top