Hukum

Saksi Kasus Alkes Abdya Siap Jalani Pemeriksaan Jaksa

ACEHTERKINI.COM | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, meminta kepada jaksa penuntut umum (JPU) agar menyelidiki sejumlah nama lain yang disebut-sebut dalam proses persidangan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan (RSUTP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Muhammad Rijal SE salah seorang saksi dalam kasus korupsi tersebut sekaligus panitia lelang dan bertindak sebagai Pokja Pengadaan Alkes yang ditemui awak media, Selasa (24/11/2015) mengatakan, siap diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, semua proses terhadap pengadaan 10 item Alkes itu telah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan.

“Dengan pengetahuan yang kami miliki, proses lelang pengadaan Alkes telah sesuai dengan aturan, bahkan perusahaan yang menang juga lengkap syarat,” ungkapnya.

Dikatakannya, tidak ada rekayasa dalam proses lelang dimaksud dan perusahaan tersebut juga memiliki sub bidang terkait pengadaan Alkes itu.

“Saya sudah beberapa kali memenuhi panggilan jaksa terhadap kasus ini sebagai saksi. Jika kembali mendapatkan penggilan dari mereka saya siap memberikan keterangan yang dibutuhkan,” ujarnya lebih lanjut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam amar putusan nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN BNA, majelis hakim juga memerintahkan JPU mengusut dan melakukan penuntutan tersendiri terhadap saksi Muhammad Rijal SE, Adriyanto SE, Andi Setia Putra ST, Gufran Prihatin, Ruslan dan Ropi Depitra serta siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Dimana majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, pada 2 November 2015 lalu telah menvonis Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUTP Ramli Bahar dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUTP, Safrial, masing-masing dua tahun penjara.

Selanjutnya majelis hakim meminta kepada JPU agar menyelidiki sejumlah nama lain yang disebut-sebut dalam proses persidangan kasus ini dan diduga kuat terlibat.

“Kami pasti akan mengusut nama-nama itu dalam waktu dekat ini. Tapi kami selesaikan dulu eksekusi terhadap Safrial, sebab ia tidak melakukan banding dan menerima putusan majelis hakim, berbeda dengan Ramli Bahar yang melakukan banding dan JPU juga mengajukan banding terhadap hal itu,” terang Kasi Pidsus Kejari Blangpidie, Adnan Sitepu SH beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Ramli Bahar yang bertindak selaku KPA dan Safrial selaku PPK didakwa melakukan dugaan korupsi pada proyek pengadaan Alkes di RSUTP Abdya tahun 2013  sebesar Rp6,465 miliar lebih.

Tindakan keduanya mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp956 juta lebih akibat kekurangan tiga dari 10 item yang di syaratkan dalam pengadaan Alkes dimaksud dan dinyatakan fiktif. (Rizal)

To Top