Hukum

Qanun KKR Aceh Belum Selesai di Pusat, Ini Kata Komisi I DPRA

ACEHTERKINI.COM | Pernyataan Staf Ahli Staf Ahli Menkopolhukkam Bidang SDM dan Iptek, Andrie T.U Soetarno saat menjadi narasumber pada 10 tahun Perdamaian Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood, 20 Oktober 2015, mendapat tanggapan dari Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh.

Sebelumnya Andrie T.U Soetarno mengatakan implementasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh belum berjalan maksimal.

“Aceh sudah menetapkan 85 qanun, beberapa qanun masih perlu diambil langkah positif yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, Qanun Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh,” kata Andrie menerangkan.

“Kita akan membangun komunikasi dengan Aceh sehingga tidak lagi ada rasa saling tidak percaya dan saling curiga,” harap dia.

Khusus terkait Qanun KKR Aceh yang sudah disahkan DPRA pada tahun 2013 ini, Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh mengatakan setelah lahir UUPA, pada tahun 2007 dan seterusnya kami melakukan diskusi dengan pusat untuk menyiapkan Undang-Undang KKR Nasional.

Qanun KKR Aceh Belum Selesai di Pusat, Ini Kata Komisi I DPRA

Ia melanjutkan Rancangan Undang-Undang KKR Nasional itu sudah menjadi Amanat Presiden RI ke DPR dan sudah pernah masuk dalam Prolegnas, lalu sekarang hilang tidak jelas kemana.

“Kita buka kajian bagaimana kalau kita terus bentuk KKR Aceh dan tidak lagi menunggu Undang-Undang Nasional, kita lakukan pertemuan dengan banyak pihak, LSM, Akademisi, NGO, tokoh masyarakat, korban konflik dan terakhir kita konsultasi ke Menkumham, walhasil, kalau lahir KKR Nasional maka kita menyesuaikan saja,” kata Abdullah Saleh yang didampingi Tgk. Harun, Sabtu (21/11/2015).

Kebijakan DPRA dengan Pemerintah Aceh terkait dengan tindak lanjut masalah KKR Aceh, ini sebenarnya sudah menjadi komitmen bersama antara RI dengan GAM bahwa di Aceh akan dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Ini merupakan amanat MoU Helsinki yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh itu sudah sah dan sudah dimuat dalam lembaran Aceh. Kemudian juga sudah disampaikan ke pusat, memang ada tanggapan.

Tapi kata Abdullah Saleh, hingga 60 hari setelah qanun itu disampaikan tidak ada pembatalan maka qanun itu punya kekuatan hukum.

“Jadi pembentukan Komisioner KKR Aceh saat ini bukan lagi soal qanunnya, tapi ini soal implementasi pembentukan KKR Aceh,” terang Abdullah Saleh secara positif.

Implementasi ini juga sudah mendapat rekomendasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh, bahwa Gubernur Aceh akan memberitahukan rencana pembentukan KKR Aceh kepada Presiden RI dengan tembusan kepada Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung, Menkopolhukkam, Mendagri, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komnas HAM RI, Direktur Crisis Management Initiatif, UNHCR dan Amnesty International.

“Langkah ini kita tempuh, sekaligus kita memohon dukungan semua pihak dalam rangka menghadirkan KKR Aceh ini, kita juga mengajak pihak international mendukung kerja-kerja KKR Aceh,” terang Abdullah Saleh seraya mengatakan bahwa ini persoalan universal yang menyangkut nilai kemanusian. Semua kita bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KKR Aceh.

Sementara itu, Tgk. Harun mengatakan, RI dan GAM sudah sepakat untuk melahirkan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dari tahun 1976 sampai 2005.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Menkumham, kalau UU KKR Nasional siap, maka KKR Aceh akan menyesuaikannya,” demikian Sekretaris Komisi I DPR Aceh, Tgk. Harun. [Firman]

To Top