Nasional

Presiden RI : Demokrasi Tidak Melarang Daerah Jadi Provinsi Sendiri

ACEHTERKINI.COM | Presiden RI, Joko Widodo menegaskan demokrasi tidak melarang suatu daerah menjadi provinsi sendiri.

“Namanya demokrasi, enggak apa-apa Madura mau jadi provinsi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan peresmian operasional kapal di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, Bangkalan, Selasa (10//11/2015).

Presiden menegaskan, demokrasi tidak melarang suatu daerah menjadi provinsi sendiri. Bahkan, tidak hanya Madura yang ingin menjadi provinsi, tetapi daerah-daerah yang lain, seperti di Sumatera, Papua, Kalimantan, juga memiliki niatan yang sama.

Hanya saja, Presiden mengingatkan, bahwa ketentuan yang berlaku, tetap harus diperhatian, seperti prasyarat jumlah minimal kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Dikutip dari Setkab RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, banyak daerah yang menginginkan pemekaran hingga saat ini belum dibahas DPR.

Mendagri mengingatkan, bahwa memekarkan suatu wilayah itu harus menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Lalu masalah yuridis seperti, jumlah penduduk, batas wilayah, kecamatannya. Kemudian berapa kabupaten/kotanya.

“Semua hal itu, harus tuntas terlebih dahulu,” pungkas Tjahjo.

Sementara itu anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan mengatakan, pemerintah perlu membentuk peraturan baru terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kita akan sesuaikan dengan undang-undang, lalu penetapan otonomi daerah nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,” ujar Arteria dikutip vivanews, Selasa.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya meninggalkan 87 DOB. “Di mana 65 telah terverifikasi dan 22 belum,” ungkapnya.

Arteria, menambahkan, baru setahun DPR periode 2014-2019 bekerja, Komisi II DPR telah menerima sekitar 200 daftar DOB tambahan.

Artinya, semua keinginan dan kepentingannya sama, semua harus dilihat berdasarkan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025. [Sad]

To Top