Layanan Publik

PPID di Aceh Barat Daya Belum Berjalan Maksimal

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) menilai fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam kabupaten setempat belum berjalan dengan maksimal.

Pasalnya, Pemkab Abdya terlihat tidak serius menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

PPID di Aceh Barat Daya Belum Berjalan Maksimal

Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH, Kamis (26/11/2015) mengatakan, keterbukaan informasi publik di Abdya masih jauh dari harapan, karena daftar informasi publik disetiap instansi satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) setempat belum tersusun dengan jelas, sehingga sangat sulit untuk didapatkan.

“Katanya sudah ada PPID pembantu disetiap badan publik pada sejumlah SKPK, namun ketika kita datangi sejumlah instansi dimaksud, semua beralasan harus buat permohonan ke PPID kabupaten, kalau seperti ini terlihat bahwa Pemkab Abdya belum ada keterbukaan terhadap publik,” ungkapnya.

Dengan demikian YARA menilai PPID yang sudah terbentuk belum mampu dikelola dengan benar, padahal Undang-Undang keterbukaan informasi publik itu sudah berjalan selama lima tahun.

“Dengan adanya badan publik disetiap SKPK itu, maka segala kegiatan maupun anggaran yang ada dalam Pemkab Abdya akan mudah untuk diakses tanpa harus ditutup-tutupi,” kata Miswar.

Lanjut Miswar, setiap saat pemerintah harus ada informasi yang harus disediakan dan ter-update, kemudian Pemkab Abdya juga harus melakukan uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan dan perlu membentuk PPID pembantu disetiap badan publik pada masing-masing SKPK.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 sudah lima tahun berjalan, namun pemkab Abdya seperti mengabaikan amanat Undang-Undang tersebut, karena pengelolaan informasi masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Kami dari YARA selaku pemohon informasi, belum pernah memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu dan secara sederhana, padahal yang kita lakukan demi mewujudkan Abdya yang lebih bersih secara birokrasi dan bermartabat,” demikian ujar Miswar.

Terkait dengan hal itu, Ketua Pelaksana Harian PPID Abdya, Zal Sufran yang dihubungi acehterkini, mengatakan, pada 7 Desember 2015 mendatang, pihaknya akan melakukan sosialisasi lagi terhadap sejumlah PPID pembantu untuk memberitahukan tentang peraturan bupati (Perbup) tentang pengelolaan informasi.

“Perbup kita beda dengan Perbup yang lain. Disamping itu hingga ke pihak desa juga harus bisa memberikan informasi,” ungkapnya.

Disamping itu, Zal Sufran menjelaskan, bahwa Surat Keputusan (SK) PPID pembantu itu telah ada dan sudah diserahkan ke masing-masing PPID di SKPK. “Kita yakin pengelolaan PPID sudah maksimal, tentunya tidak mungkin sesempurna yang diharapkan, intinya niat kita ingin melaksanakan secara maksimal,” singkatnya. [by.Rizal]

To Top