Sosial

Partai Nasional Diminta Revisi Qanun Bendera dan Lambang Aceh

ACEHTERKINI.COM | Partai Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh bisa memainkan momentum ini untuk merevisi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Ini akan menjadi kebangkitan Partai Nasional di Aceh,” kata Aryos Nivada dalam Diskusi Publik “Polemik Bendera dan Urgensi Kesejahteraan” yang digagas Lembaga IDeAS di 3in1 cafe, Sabtu (28/11/2015).

Pengamat politik dan keamanan di Aceh ini mengajak Partai Nasional bisa memainkan perannya terhadap persoalan bendera Aceh ini.

“Kalau Partai Nasional bisa mengambil momentum ini, akan ada dinamika yang menarik di Parlemen Aceh,” katanya.

Partai Nasional Diminta Revisi Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Masalah bendera ini akan muncul embrio perpecahan. “Banyak kasus penolakan di kabupaten kota misalnya di Aceh Tamiang, Aceh Barat dan wilayah tengah Aceh,” kata Aryos seraya mengatakan bendera Aceh seharusnya bisa menjadi perekat bagi masyarakat Aceh.

Kemudian di pusat, persoalan bendera ini ditanggapi akan terganggunya stabilitas nasional. “Kalau Aceh ada bendera, nanti daerah lain juga minta bendera, ini yang selalu di jaga oleh Pemerintah Pusat,” ujar Aryos lagi.

Awal pembentukan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh ini, tambah Aryos, tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam PP Nomor 7 Tahun 2007 itu. “Banyak produk qanun yang dihasilkan berbenturan dengan regulasi lain,” ujarnya.

Proses tahapan rumusan qanun bendera, Aryos melihat cenderung tidak massif dalam membangun partisipasi dan publikasi ke publik.

“Apakah ada lintas suku yang dilibatkan, apakah ada penjaringan pendapat dari akademisi dan masyarakat sipil,? Lalu setelah RDPU banyak masukan tapi ujung-ujung tetap juga Bulan Bintang,” kata Aryos menantang Partai Nasional merevisi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Untuk diketahui dari 81 anggota DPR Aceh, ada 48 orang anggota dewan yang berasal dari Partai Nasional di Aceh, yaitu 8 dari Partai Demokrat, 3 dari Partai Gerindra, 4 dari PKS, 12 dari Partai Golkar, 8 dari Partai Nasdem, 7 PAN dan 6 dari PPP. [Red]

To Top