Layanan Publik

Krisis Air Bersih. Masyarakat Lebih Suka Minum Air Kemasan

ACEHTERKINI.COM | Di Jakarta permukaan tanah mengalami penurunan 10 meter per tahun akibat eksploitasi air tanah dan pembangunan gedung. Hal ini diperburuk dengan siklus bencana banjir tiap 2-5 tahunan di Ibukota dan air hujan hanya bisa diserap tanah sekitar 25 persen.

Krisis Air Bersih. Masyarakat Lebih Suka Minum Air Kemasan

Kondisi demikian karena 75 persen air yang jatuh menjadi limpahan hanya menggenangi perkotaan, menyulitkan 43 persen warga Jakarta mendapatkan pasokan air bersih.

Di sisi lain, pola konsumsi air bersih masyarakat Indonesia cukup memprihatinkan. Air minum dalam kemasan (AMDK) paling diminati. Oxfam mengidentifikasi orang Indonesia mengkonsumsi 144 liter air per hari, atau sekitar delapan galon per hari dan 65 persennya adalah konsumsi AMDK. Tercatat pada 2014 konsumsi AMDK mencapai 23,1 Milyar liter per tahun, setara dengan 21 Triliyun Rupiah .
“Hak air adalah hak asasi manusia dan pembangunan tak boleh mengganggu hak masyarakat lain” tutur Taufiqul Mujib, Natural Resources Management Coordinator Oxfam GB di dalam diskusi publik Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Minggu 22 November 2015, bertema “Hak Rakyat Atas Air untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Sementara air sebagai salah satu sumberdaya alam terus mengalami krisis yang jauh dari pemulihan. Akibatnya masyarakat seluruh dunia kesulitan mendapatkan akses air bersih yang berkualitas.

Pembangunan sebuah negara terindikasi melanggar hak asasi manusia ketika hanya mengacu kepada infrastruktur dan abai pada lingkungan dan ekosistem. Kacamata developmentalis ini hakikatnya hanya menghabiskan sumberdaya. Sementara air sebagai salah satu sumberdaya alam terus mengalami krisis yang jauh dari pemulihan. Akibatnya masyarakat seluruh dunia kesulitan mendapatkan akses air bersih yang berkualitas.

Pembangunan sebuah negara terindikasi melanggar hak asasi manusia ketika hanya mengacu kepada infrastruktur dan abai pada lingkungan dan ekosistem. Kacamata developmentalis ini hakikatnya hanya menghabiskan sumberdaya.

Pada 2010 PBB mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa air dan sanitasi adalah hak asasi manusia. Lima tahun kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air bertentangan dengan UUD RI 1945. Keberpihakan dunia dan negara terhadap hak atas air merupakan kemenangan masyarakat. Meski demikian pencapaian dan pemenuhan hak atas air masih jauh panggang dari api.

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu jawaban normatif terkait krisis air di berbagai belahan dunia. Berkelanjutan berarti memiliki komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan, menghindari, mencegah kerusakan serta memperbaiki pemahaman dan tindakan dalam interkoneksitas lingkungan, ekonomi dan sosial. (Foto: OXFAM)

To Top