Hukum

Jaksa Siap Buru Nama Lain Dalam Kasus Alkes Abdya

ACEHTERKINI.COM | Pasca ditetapkan vonis hukum terhadap dua tersangka Kasus Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Tengku Peukan (RSUTP) Aceh Barat Daya (Abdya) pada Senin (2/11/2015) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie, menyatakan siap memburu para calon tersangka lainnya yang juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Alkes.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh telah menvonis Plt Direktur RSUTP Abdya Ramli Bahar dan Safrial selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) masing-masing dua tahun penjara.
Disamping itu, Majelis hakim juga meminta kepada jaksa penuntut umum (JPU) agar menyelidiki sejumlah nama-nama yang pernah disebut-sebut dalam proses persidangan kasus ini dan diduga kuat keterlibatannya.

Kajari Blangpidie, Umar Z SH MH melalui Kasie Pidsus Adnan Sitepu SH, Kamis (19/11/2015) mengatakan, dalam amar putusan nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna, majelis hakim juga memerintahkan JPU mengusut dan melakukan penuntutan tersendiri terhadap saksi Muhammad Rijal SE, Adriyanto SE, Andi Setia Putra ST, Gufran Prihatin, Ruslan dan Ropi Depitra serta siapa saja yang terlibat di dalamnya.

“Sejumlah nama itu akan kita usut dalam waktu dekat ini. Untuk sementara kita selesaikan dulu eksekusi terhadap Safrial, sebab ia tidak melakukan banding dan menerima putusan majelis hakim, berbeda dengan Ramli Bahar yang melakukan banding dan JPU juga mengajukan banding,”terang Adnan.
Menurut Adnan, penyelidikan akan terus berlanjut terhadap sejumlah nama yang dianggap terlibat langsung dalam kasus ini. Bahkan untuk para saksi yang berdomisili di luar Aceh seperti Jakarta akan disesuaikan lokasi pengadilan yang dianggap dekat dengan kediaman saksi.
“Tidak tertutup kemungkinan keenam saksi ini akan menjadi tersangka bahkan menjadi terpidana sesuai dengan bukti-bukti yang ada,”ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Ramli Bahar yang bertindak selaku KPA dan Safrial, selaku PPK didakwa melakukan dugaan korupsi pada proyek pengadaan Alkes di RSUTP Abdya tahun 2013  sebesar Rp6.465.490.000. Tindakan keduanya mengakibatkan Negara mengalami kerugian mencapai Rp956.176.990. Kerugian itu terjadi disebabkan kekurangan tiga item dari 10 item yang disyaratkan dalam pengadaan Alkes dimaksud dan dinyatakan fiktif.
Ketiga item pengadaan Alkes yang diduga fiktif itu diantaranya alat meja operasi elektrik senilai Rp347.909.100, mesin anastesi+ ventilator+vaporizer senilai Rp876. 227.300,- dan autoclave manual pintu tunggal 365 liter dengan harga Rp797.272.500. (Rizal)

To Top