Politik

DPRA Bentuk Pansus Bendera dan Lambang Aceh

ACEHTERKINI.COM | Berlarut-larutnya pelaksanaan mengenai Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya membentuk Pansus Bendera dan Lambang Aceh.

Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh mengatakan, banyak desakan dari masyarakat agar qanun bendera dan lambang itu dapat diimplementasikan.

“Baru-baru ini ada aksi dari masyarakat yang tidak sabar akan implementasi qanun tersebut, misalnya di Aceh Jaya, Lhokseumawe, Pidie bahkan di Kantor DPRA sendiri masyarakat mendesak agar bendera Aceh dapat dikibarkan,” kata Abdullah Saleh.

Menurut Abdullah Saleh, secara psikologis persoalan bendera Aceh ini masih ada yang tidak siap menerima kenyataan. Cooling Down itu bukan hukum tapi psikologis.

Didampingi, Azhari Cage dan Tgk. Harun, Abdullah Saleh menerangkan, Pansus Bendera dan Lambang Aceh ini akan mengkomunikasikan secara internal dengan Pemerintah Aceh sebelum bertemu dengan Presiden RI terkait implementasi qanun tersebut.

“Kita minta pengertian semua pihak, termasuk Presiden RI, Joko Widodo untuk bisa menerima kehadiran bendera bintang bulan sebagai bendera daerah Aceh ini,” harap Politisi Partai Aceh itu.

Pansus ini sudah terbentuk dan beranggotakan 17 orang yang terdiri dari pimpinan-pimpinan fraksi di DPRA. “Tugasnya untuk berkomunikasi dengan banyak pihak agar Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh dapat diimplementasikan secara umum,” kata Abdullah Saleh, diruang kerjanya, Sabtu (21/11/2015).

Berikut nama-nama anggota Pansus Bendera dan Lambang Aceh : Kautsar (PA), Abdullah Saleh (PA), Ermiadi Abdul Rahman (PA), Iskandar Usman Al Farlakhy (PA), Azhari Cage (PA), Drs Aminuddin MKes (Golkar), M. Saleh (Golkar), Rahmadhana Lubis (Nasdem), Djasmi Has (Nasdem), T. Ibrahim (Demokrat), M. Tanwir Mahdi (Demokrat), Asrizal H Asnawy (PAN), Murdani Yusuf (PPP), Muhibussubri (PPP), Mawardi Ali (PAN), Abdurrahman Ahmad (Gerindra) dan Zainal Abidin (PKS). [Firman]

To Top