Politik

Adi Laweung : Bendera Aceh Sedang Dipolitisir

ACEHTERKINI.COM | Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman secara tegas mengatakan persoalan bendera dan lambang Aceh sudah tidak ada polemik lagi. “Masalah bendera Aceh sedang dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu yang takut dengan kemajuan Aceh kedepan,” kata Adi Laweung sapaan akrab Suadi Sulaiman.

Menjadi narasumber Diskusi Publik “Polemik Bendera dan Urgensi Kesejahteraan” yang digagas IDeAS di 3in1 café, Sabtu (28/11/2015), Adi Laweung mengatakan duluan hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU PA) daripada PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Adi Laweung : Bendera Aceh Sedang Dipolitisir
Adi Laweung, Juru Bicara Partai Aceh

Menurut Adi Laweung, ada pihak-pihak yang alergi melihat kemajuan Aceh kedepan. Mari kita kaji secara legal yuridisnya, kata Adi Laweung, UU PA nomenklaturnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya ada disebutkan Aceh punya simbol bendera dan lambang. Kemudian dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.

“Ketika lahir UU PA, tiba-tiba satu tahun kemudian Pemerintah Pusat menetapkan PP Nomor 77 Tahun 2007 yang juga nomenklaturnya Undang-Undang Dasar 1945. Jelas ini lebih duluan UU PA yang lahir,” terang Adi Laweung.

Kemudian karena Pemerintah Pusat kewalahan menghadapi bintang bulan, Menurut Adi Laweung pusat memainkan legal psikologis politik yaitu cooling down.

“Inilah tugas Pansus XIV di DPRA yang sedang menyelesaikan persoalan bendera ke pusat,” kata Adi Laweung mengajak dukungan masyarakat Aceh agar implementasi terkait bendera ini bisa dijalankan di seluruh Aceh.

Ditambahkan mantan Anggota DPRK Pidie dari Partai Aceh ini, Bendera dan lambang Aceh adalah penting karena inilah kompensasi kita yang sangat lama. “Ini amanah perjuangan, juga amanah perdamaian dan amanah undang-undang,” tegasnya. [Firman]

To Top