Sosial

Penertiban Rumah Ibadah di Singkil Sudah Sesuai Undang-Undang

Penertiban Rumah Ibadah di Singkil Sudah Sesuai Undang-Undang
Hambalisyah Sinaga bersama para tokoh Islam di Aceh Singkil menggelar Konperensi Pers, Minggu (18/10/2015)

ACEHTERKINI.COM | Pasca kerusuhan dalam penertiban rumah ibadah di Aceh Singkil membuat Forum Umat Islam (FUI) angkat bicara. Dalam keterangan pers yang digelar Minggu (18/10/2015), di Kampong Tulaan, Gunung Meriah, Hambalisyah Sinaga menegaskan penertiban gereja yang tidak ada izin di Aceh Singkil sudah sesuai undang-undang.

Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama dan kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Aceh dinilai sudah cukup sebagai dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
“Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Aceh bebas untuk menjalankan hukum Allah SWT bagi seluruh rakyatnya. Siapapun anda, suku apa saja, muslim atau non muslim harus patuh dan taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Aceh,” tegas Juru Bicara FUI, Hambalisyah Sinaga juga Ketua Front Pembela Islam (FPI) Aceh Singkil. 
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku prihatin dengan kembali maraknya perusakan rumah ibadah, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, pekan lalu. 
Dikutip dari laman Setkab RI, Senin (19/10/2015), Menag menilai, perusakan ini mengingkari jatidiri ke-Indonesiaan yang sesungguhnya, sebagai negara dengan suku, etnis, bahasa, dan agama yang majemuk, ber-Bhinneka Tunggal Ika, dan berdasar hukum.
“Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Sebagai negara hukum, Menag menegaskan, setiap pendirian rumah ibadah harus berdasar ketentuan hukum, dan setiap penolakannya juga harus berdasar prosedur hukum.
Tindak main hakim sendiri, lanjut Menag, tidak hanya melawan hukum, tetapi juga mengingkari dan mengoyak jatidiri keindonesiaan kita. 
“Jatidiri bangsa kita sesungguhnya adalah saling menghormati dan hidup rukun penuh damai dalam keragaman keberagamaan,” ujarnya. [Red]

To Top