Sosial

Pemerintah Aceh Kabulkan Semua Tuntutan Ahlussunnah wal Jamaah

Pemerintah Aceh Kabulkan Semua Tuntutan Ahlussunnah wal Jamaah
Muzakir Manaf bersama para ulama Aceh di Makam Syeikh Abdurrauf Assingkili, 1 Oktober 2015

ACEHTERKINI.COM | Pemerintah Aceh akhirnya mengabulkan semua tuntutan yang disampaikan jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, Kamis (1/10/2015). Plh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menandatangani 12 poin aspirasi dari pecinta Ahlussunnah wal Jamaah di Makam Syeikh Abdurrauf bin Ali Al Fansuri, Kota Banda Aceh.

12 poin yang disepakati oleh Pemerintah Aceh itu antara lain, mendesak Pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, beraqidah, ibadah dan syiar Islam.

Kemudian mendesak Pemerintah Aceh untuk mengatur tata cara pelaksanaan ibadah disesuaikan dengan Mazhab Syafi’i sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Syeikh Abdurrauf Assingkili.

Tuntutan yang ketiga, mendesak Pemerintah Aceh agar menyerahkan Muzakarah Ulama tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah di Masjid Raya Baiturrahman kepada MPU Aceh. Selanjutnya setiap kegiatan keagamaan dan keramaian juga harus mendapat rekomendasi MPU dan MPU kabupaten kota di Aceh.

Pemerintah Aceh juga didesak untuk melarang dan mencabut izin lembaga pendidikan yang bertentangan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menghentikan salafi Wahabi, syiah dan komunis serta aliran-aliran sesat lainnya di Aceh.

Mendesak Pemerintah Aceh untuk menjalankan wasiat pendiri kesultanan Aceh agar berpedoman kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab syafi’i.

Pecinta Aswaja juga mendesak Pemerintah Aceh agar menutup dan menghentikan aliran salafi Wahabi diseluruh Aceh sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 14 Tahun 2011 dan Fatwa MPU Nomor 9 Tahun 2014.

Selanjutnya Pemerintah Aceh diminta untuk menempatkan kepala SKPA atau kepala badan di lingkungan pemerintahan yaitu orang-orang yang menjalankan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dituntut untuk merealisasikan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) serta menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.

“Jika Pemerintah Aceh tidak merealisasikan tuntutan di atas maka pecinta Ahlussunnah wal Jamaah mendesak Gubernur Aceh untuk mundur,” bunyi point terakhir yang dibacakan Tgk. Tarmizi M Daud MAg, Ketua Advokasi, Rehabilitasi, Imunisasi Aqidah Terpadu Efektif dan Aktual (ARIMATEA).

Penandatanganan poin-poin yang menjadi tuntutan pecinta Aswaja di Aceh itu disaksikan oleh para ulama Aceh yaitu Abuya Jamaludin Waly, Syekh Muda wali, Tgk. Bulqaini Tanjung, Tgk. Alisbayshah usman, Tgk. Faisal Ali, Tgk. Mukhtar Lutfi, Tgk. Imran (PB.RTA), Tgk. Ahmad Tajuddin, Tgk. Muslim At Thahiry (FPI Aceh), Tgk. Samuzir Husen (Majelis Zikrullah), Tgk. Tarmizi M Daud (Ketua ARIMATEA), Tgk. Yusuf Qardawy (ISAD), Tgk. Hasbi Al Bayuni (Tim Dakwah AlBahjah Aceh) dan Tgk. Muksalmina (Asosiasi Geuchik Seluruh Aceh).

Tgk. Mukhtar Lutfi atau dikenal Tgk. Abon Seulimeum berharap agar point-point tersebut dapat segera diwujudkan oleh Pemerintah Aceh.

“Jangan hanya teken-teken saja, tapi juga harus diwujudkan dengan nyata, sekarang sudah selesai, kita berharap Pemerintah Aceh segera mewujudkan point tersebut, pelaksanaan ibadah di masjid-masjid sudah bisa sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah,” terang Tgk. Abon dalam tausyiah singkatnya. [Zul]

To Top