Hukum

Pasal 205 Undang-Undang Pemerintah Aceh Digugat ke MK

Pasal 205 Undang-Undang Pemerintah Aceh Digugat ke MK
Safaruddin dan Aryos Nivada

ACEHTERKINI.COM | Pasal 205 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terkait pengangkatan Kapolda Aceh oleh Kapolri atas persetujuan Gubernur Aceh menimbulkan pro kontra.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sudah melakukan judicial review pasal tersebut ke MK. Ketua YARA, Safaruddin mengatakan pasal itu harus dicabut dalam UUPA karena akan menimbulkan intervensi politik dalam penegakan hukum di Aceh.

“Sudah terdaftar di MK, kita minta pasal itu dicabut dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), karena akan menimbulkan intervensi politik dalam penegakan hukum,” kata Safaruddin kepada acehterkini, Jum’at.

Sementara itu pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada mengatakan ada atau tidak adanya pasal itu dalam UUPA juga sangat berpeluang polisi “bermain mata” dengan penguasa.

“tidak ada persoalan dengan pasal 205 Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) soal pengangkatan Kapolda Aceh harus disetujui Gubernur. Namun yang terpenting bagaimana fungsi elemen masyarakat sipil melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima acehterkini, Jum’at (30/10/2015).

Peneliti Jaringan Survey Inisiatif itu menambahkan, pihak Mabes Polri memiliki syarat ataupun kriteria yang tidak sembarangan menempatkan Kapolda, salah satu syaratnya pasti  akan mempertimbangkan orang daerah dan memahami kultur Aceh.

“Kalau pun tetap berkeinginan mengajukan judicial review maka Mahkamah Konstitusi harus benar-benar mempertimbangkan kematangan aspek yuridis yang di langgar dalam pasal tersebut dan efek sosiologis bagi masyarakat Aceh. Jika tidak ini akan menjadi bumerang bagi Aceh secara stabilitas keamanan atas reaksi publik masyarakat Aceh yang pro dan kontra,” ujar Aryos.

Menurutnya asal mula diusulkan Pasal 205 pada Undang-Undang (UU) No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan, penetapan Kapolda Aceh berdasarkan persetujuan dari Gubernur Aceh pada aspek filosofi dan historis ditemukan bahwa, pengusulan pasal itu pertimbangannya karena faktor ingin melakukan fungsi kontrol (chek and balance) terhadap penempatan kapolda di Provinsi Aceh.

“Selain itu pengusulan pasal itu ketika dalam perjanjian MoU Helsinki para pengusul mempertimbangkan bahwa seorang kapolda yang ditempatkan di Aceh harus memahami tradisional wisdom, dimana seorang kapolda harus memahami kultur masyarakat Aceh,” tutup Aryos Nivada. [Red]

To Top