Ekonomi

Mualem : Satu Juta Per KK Itu Ada Kalau PP Migas Disahkan

Mualem : Satu Juta Per KK Itu Ada Kalau PP Migas Disahkan
Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh

ACEHTERKINI.COM | Jika Peraturan Pemerintah tentang Minyak dan Gas Aceh sudah selesai maka janji satu juta per kepala keluarga per bulan itu kemungkinan akan dipenuhi.

“Jangan salah paham, itu saya katakan masa kampanye Zikir dulu, jika PP Migas diserahkan oleh Pusat, kenapa tidak,” tegas Mualem ketika ditanyai wartawan terkait janji satu juta per KK, usai Pembukaan Rakor DPA PA di Hotel Hermes Palace, Jum’at (23/10/2015) malam.

Mualem mengakui banyak janji-janji masa kampanye Zikir (Zaini-Muzakir) pada Pilkada 2012 lalu belum semuanya tuntas. Ia mengatakan janji yang belum tuntas itu seperti masalah kesejahteraan orang Aceh, pelabuhan dan pertanian.

Saat ditanya wartawan terkait satu juta per KK per bulan, Mualem mengatakan ada sebagian kelompok yang memojokkan Partai Aceh.

“Hasil PP Migas itu kita bagi, saya tidak tahu apakah sudah rampung atau belum, itu kewenangan Gubernur dan belum disampaikan ke saya,” tegas Mualem, Wakil Gubernur Aceh juga sebagai Ketua Umum Partai Aceh.

Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas di Bumi Aceh sudah ditandatangani oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 5 Mei 2015.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah dan Pemerintah Aceh harus sudah menyelesaikan penataan organisasi Badan Pengelola Migas Aceh dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Dalam PP Migas itu disebutkan, kewenangan wilayah Aceh adalah daratan dan lautan sampai dengan 12 mil laut.

Sedangkan kewenangan di atas 12 mil sampai dengan 200 mil dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh.

Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagi hasil dalam pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi Aceh di atas 12 mil sampai 200 mil untuk Pemerintah Pusat 70 persen dan Pemerintah Aceh 30 persen. [Red]

To Top