Layanan Publik

LSM : Qanun Jinayat Itu Masih Diskriminatif Terutama Bagi Perempuan

LSM : Qanun Jinayat Itu Masih Diskriminatif Terutama Bagi Perempuan
Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh menilai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat itu masih diskriminatif.

KontraS Aceh, Solidaritas Perempuan dan Forum Islam Rahmatan Lil Alamin menilai pasal-pasal dalam qanun tersebut masih diskriminatif khususnya kepada perempuan.

Selain itu juga masih ada klausul lainnya yang multi-tafsir sehingga dikhawatirkan terjadi masalah saat implementasi.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra dalam keterangan tertulis yang diterima acehterkini, Sabtu (24/10/2015) mengatakan kekhawatiran dalam pelaksanaan qanun itu akan terjadi tindakan improsedural dalam proses penegakannya, sehingga hak-hak tersangka dilanggar.

“Penerapan jinayah kedepan harus  menghormati hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Qanun Acara Jinayah,” ujar Hendra

T. Muhammad Jafar Sulaiman, Koordinator Forum Islam Rahmatan Lil’alamin menambahkan bahwa belajar dari proses penegakan hukum syariat hanya berlaku bagi orang kecil, artinya tajam kebawah dan tumpul ke atas.

“Berbicara penegakan syariat, maka model ini juga tidak Islami dan tidak menunjukan persamaan orang di depan hukum, seharusnya siapapun dia yang melakukan pelanggaran terhadap jinayah maka harus diproses karena dalam prinsip hukum tidak boleh impunitas termasuk kepada aparat pemerintah,” harapnya.

Produk hukum lokal Aceh yang mengatur hukum pidana Syariat Islam, menurut Solidaritas Perempuan Aceh masih terdapat pasal-pasal yang diskriminatif terhadap perempuan dan Anak.

Ketua Solidaritas Perempuan Aceh, Ratna Sari melihat akan ada persoalan yang ditimbulkan dari pasal Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat yang akan semakin mempersulit perempuan untuk mencari keadilan, dimana korban perkosaan harus menghadirkan saksi-saksi yang itu seharusnya menjadi tanggung jawab penyidik.

Selain itu juga dengan qanun ini pelaku dapat bebas hanya dengan bersumpah.

“Selain diskriminatif terhadap perempuan, dalam qanun jinayat tidak ada satu pasalpun yang mengakomodir kepentingan kelompok minoritas yaitu kelompok difabel,” jelasnya.

“Untuk itu, kami sebagai masyarakat sipil akan melakukan pemantauan terhadap proses penerapan qanun jinayah, sehingga prinsip-prinsip hukum tidak terjadi pengabaian dan pelanggaran serta tidak adanya tebang pilih dalam penerapan qanun jinayah, karena semua warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum,” tutup Ketua SP Aceh Ratna Sari.

Sebelumnya Pemerintah Aceh mulai memberlakukan penerapan Qanun Jinayat atau Hukum Pidana Islam pada Jum’at 23 Oktober 2015, [Ril]

To Top