Sosial

Komite I DPD RI Bentuk RUU Pengelolaan Daerah Batas Negara

ACEHTERKINI.COM | Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara sebagai usulan inisiatif.

“Kita akan mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan draft RUU berserta naskah akademiknya,” kata Wakil Komite I DPD RI, Fachrul Razi M.I.P, Rabu (7/10/2015).

Senator asal Aceh ini mengatakan RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara menjadi salah satu RUU dalam Prolegnas 2015 dari 85 RUU usul inisiatif dalam list Prolegnas Tahun 2015-2019.

Fachrul Razi menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang materi ayat, pasal dan bagian Undang-Undang kurang mengakomodir persoalan perbatasan Negara.

“Kami baru saja tiba dari Papua, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara, banyak sekali masalah di lapangan, kondisinya sangat memprihantinkan, contohnya pos Indonesia berbeda 180 derajat dengan pos Malaysia,” ujar Fachrul Razi.

Komite I DPD RI membentuk RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara sebagai usul inisiatif untuk menginisiasi pengelolaan daerah perbatasan Negara. “Aturan legal ini menjadi landasan kebijakan yang lex spesialis agar pengelolaan daerah perbatasan Negara bisa lebih optimal,” jelas Fachrul Razi. [Adv]

To Top