Nasional

Indonesia – Malaysia Sepakat Bentuk Dewan Kelapa Sawit

Indonesia – Malaysia Sepakat Bentuk Dewan Kelapa Sawit

ACEHTERKINI.COM | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi pemerintah Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Dato ‘Sri Najib Tun Razak, Minggu (11/10/2015).

Menurut Presiden Jokowi, kedua pemerintahan (RI dan Malaysia) telah sepakat tentang pembentukan Dewan Negara Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries / CPOP).

“Karena kita tahu 85 persen produksi palm oil adalah di Indonesia dan Malaysia,” ucapnya.‎ dikutip dari Setkab RI, Senin (12/10/2015).

Kedua kepala pemerintahan juga sepakat membuat “Standar Global Baru Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan”. Standar Global Baru merupakan hasil harmonisasi antara Standar Malaysia dan Standar Indonesia yang nantinya akan menjadi standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia .

“Harmonisasi standar baru ini akan menjadi standar yang ramah lingkungan dan diharapkan memberi kesejahteraan kepada 4 juta petani sawit di Indonesia dan 500 ribu petani sawit di Malaysia,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua negara, lanjut Presiden Jokowi, juga sepakat untuk membangun Zona Ekonomi Hijau (Green Economic Zone / GEZ).

“Kita akan membangun sebuah kawasan industri yang berkaitan dengan sawit yang  meningkatkan nilai tambah dan juga ingin mempreoduksikan produk bahan bakar ramah lingkungan,” kata Presiden.‎

Kedua kepala pemerintahan juga sepakat untuk membentuk Satuan Tugas Gabungan / Joint Task Force untuk berkoordinasi dan mempercepat pelaksanaan keputusan yang telah disepakati oleh kedua pemerintah hari ini.

“Ini adalah sebuah inisiatif yang sangat bersejarah untuk industri minyak sawit, dan kita harapkan bermanfaat bagi mayoritas petani kecil kelapa sawit, baik di Indonesia dan Malaysia,” ungkap Presiden Jokowi.‎‎

Sementara PM Malaysia Najib Tun Razak mengatakan bahwa perwujudan kerjasama dalam bidang minyak sawit ini merupakan hal yang  formal dan konkrit, meski telah lama dibicarakan.

“Bahkan sejak 2006 telah ada kesepakatan, tapi belum dapat diwujudkan,” ucap PM Najib. [Red]

To Top