Layanan Publik

Di Aceh, Token Listrik Dikenakan Biaya ADM yang Bervariasi

Di Aceh, Token Listrik Dikenakan Biaya ADM yang Bervariasi

ACEHTERKINI.COM | PLN mulai memberlakukan biaya administrasi diluar rupiah pembelian token untuk listrik prabayar. Mahfud, salah seorang agen pulsa elektrik di Banda Aceh mengatakan tarif tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2015.

“Ini ketentuan dari pihak bank, biaya administrasinya sebesar Rp2.500 setiap transaksi,” kata Mahfud memperlihatkan pesan otomatis yang diterimanya dari pihak bank sebagai mitra dari PLN.

Petugas Indomaret juga mengakui hal serupa. “Sejak 1 Oktober, sudah diberlakukan biaya administrasinya. Setiap transaksi dikenakan Rp2.000. Kalau beli Rp100.000 maka harus bayar Rp102.000,” kata petugas tersebut.

Dilansir dari laman PLN, setiap pembelian token Rp100.000, pelanggan akan mendapat 70,93 kWh. Rinciannya, biaya administrasi dikenakan Rp1.800 dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp2.303. Sehingga jumlah nilai token sebesar Rp95.898.

Kemudian angka Rp95.898 tersebut dibagi dengan tarif daya jika R1 per 1300 VA sebesar Rp1.352 maka jumlah kWh yang diterima pelanggan sebanyak 70,93 kWh.

Di Aceh, pembelian token prabayar ini berbeda seperti yang dicantumkan dalam website PLN tersebut. Struk yang diterima pada Juni  2015, pembelian token Rp100.000, pelanggan mendapat 66,5 kWh.

Rinciannya biaya admin bank sebesar Rp2.000 dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp8.092. Sehingga nilai token menjadi Rp89.908 dan kemudian dibagi tariff daya R1 1300 VA sebesar Rp1.352 maka pelanggan mendapat 66.5 kWh.

Sementara struk pembelian token pada 5 Oktober 2015, jika pembelian Rp102.000, pelanggan mendapat 67,9 kWh.

Rinciannya, biaya admin bank tetap Rp2.000 atau Rp2.500 tapi biaya tersebut diambil di luar nilai transaksi.  Kemudian Pajak Penerangan Jalan (PPJ) naik menjadi Rp8.257 yang kemudian dikurangi Rp100.000 menjadi Rp91.743 jumlah token yang diterima pelanggan.

Kemudian jumlah token itu dibagi tarif daya R1 1300 VA sebesar Rp1.352 maka pelanggan mendapat 67.9 kWh.

Menanggapi persoalan ini, Andika, petugas call center PLN saat dihubungi, Selasa malam mengatakan biaya administrasi sejak dulu sudah berlaku, namun saat ini biayanya dikeluarkan dari rupiah pembelian.

“Ini terkait keputusan dari pemerintah setempat,” kata Andika.

Kemudian adanya jumlah biaya administrasi yang berbeda, kata Andika bukan kewenangan PLN yang menentukan. Katanya lagi, biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) harganya tetap sama dan sangat tergantung dari wilayahnya karena ditentukan oleh pemerintah. Maksimal dikenakan 10 persen dari nilai pembelian. [Edi]

To Top