Sosial

Di Aceh, Menteri Agama Bilang Faktor Politik Pecahkan Umat Islam

Di Aceh, Menteri Agama Bilang Faktor Politik Pecahkan Umat Islam
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin disambut oleh Gubernur Aceh dan Ketua MPU Aceh, 26 Oktober

ACEHTERKINI.COM | Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dalam sejarah Islam, factor politik memiliki peranan yang sangat besar untuk memecahkan kekuatan umat Islam menjadi aliran-aliran dan kelompok-kelompok.

Hal tersebut dikatakan Lukman Hakim Saifuddin saat menghadiri Muzakarah MPU Aceh, Senin (26/10/2015). MPU Aceh menggelar Muzakarah Keagamaan terkait tata tertib pelaksanaan ibadah Jum’at yang selama ini menimbulkan perbedaan di kalangan ulama Aceh.

Menteri Agama RI menjelaskan Aceh adalah daerah yang khas dengan keistimewaannya. Dalam konteks Indonesia, Provinsi Aceh menjadi wajah Indonesia yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan.

“Perbedaan padangan dapat terjadi karena ada perbedaan kepentingan baik individu maupun kelompok. Setinggi apapun tingkat keimanan seseorang tidak luput dari berbagai kepentingan dan godaan, maka setiap individu atau kelompok berupaya mejaga kepentingan dan saat itulah benturan dan konflik sering terjadi,” terang Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

“Saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya Muzakarah ini yang nantinya akan terbina hubungan baik antara ulama dan umara,” ujar Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Menteri Agama, Muzakarah ini akan bicara bagaimana pelaksanaan Syariat Islam yang memiliki pemahaman yang luas. “Kalau tidak dalam cara pandang yang sama tentu masing-masing kita akan melihat dengan persepsi yang berbeda-beda,” ujarnya.

Menurut Lukman Hakim, ada tiga jenjang perspektif hukum pengertian syariat, pertama, syariat nilai Islam yang dimaknai oleh semua umat manusia bahwa nilai kebenaran yang ada dalam hukum itu adalah benar. Secara universal, kebenaran ini diyakini oleh seluruh umat di dunia, misalnya menegakkan keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian jenjang kedua kata menteri adalah syariat dengan nilai Islam yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam saja. Sementara umat lain belum tentu menyakini kebenaran tersebut.

Ia mencontohkan masalah Minuman Keras bahwa umat Islam menyakini minuman keras adalah haram, sedangkan umat yang lain berpendapat munuman keras untuk menjaga stamina tubuh.

Kemudian pada level ketiga, menteri mengatakan, syariat dengan nilai Islam yang kebenarannya diyakini oleh sekelompok umat Islam saja, sementara jangankan umat non muslim sesama umat Islam saja masih menimbulkan perbedaan. Ini persoalan khilafiyah, hanya sekelompok umat Islam saja yang menyakini kebenarannya sedangkan umat Islam yang lain belum tentu menyakininya.

Dikatakan oleh Menteri Agama RI, semestinya kita tidak perlu masuk pada level yang ketiga karena diantara umat Islam sendiri masih berbeda-beda.

Dalam konteks Aceh, kata Lukman Hakim Saifuddin sangat spesifik. Toleransi dituntut dalam menyikapi keberagaman pandangan. “Toleransi itu adalah proaktif menghargai pandangan yang berbeda-beda bukan menuntut orang lain menghargai pandangan saya,” ujar Menteri Agama RI.

Masih dikatakan Lukman Hakim Saifuddin, penerapan Syariat Islam di Aceh harus betul-betul memberikan kemaslahatan bersama demi kebaikan. “Keberagaman pandangan itu bukan sesuatu yang harus dihindari dan tidak saling menyalahkan,” demikian Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. [Man]

To Top